Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mengejar realisasi proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legoknangka demi mengantisipasi titik jenuh TPPAS Sarimukti yang diprediksi akan mengalami kekurangan kapasitas kritis pada akhir 2028.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan kunci keberlanjutan fasilitas sanitasi bagi kawasan Bandung Raya itu, kini bergantung pada penandatanganan perjanjian jual beli listrik (PJBL) antara PLN dan PT Jabar Environmental Solution yang dijadwalkan pada Maret 2026.
"Kami sudah cek penandatanganan PJBL-nya itu bulan Maret. Nah, ini kan keren kalau bulan Maret ditandatangani, langsung groundbreaking," ujar Herman di Gedung Sate Bandung, Rabu.
Meski demikian, Herman menekankan bahwa realisasi fisik di lapangan tetap menunggu arahan Gubernur Dedi Mulyadi dan Kementerian ESDM, mengingat surat penugasan dari pusat telah turun ke pihak PLN.
Baca juga: DPRD Jabar ingatkan potensi bom waktu kedaruratan sampah terkait kondisi Sarimukti
Sambil menunggu Legoknangka beroperasi, Herman mengingatkan pemerintah kota dan kabupaten di Bandung Raya, agar tidak lepas tangan dan hanya mengandalkan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, persoalan sampah sejatinya adalah kewenangan daerah tingkat dua, sementara provinsi hadir sebagai fasilitator di level regional.
"Jangan jadi dibalik, yang dibebankan kewajiban provinsi. Enggak bisa pendekatan superman, sampah itu harus super tim bareng-bareng," katanya.
Saat ini, Pemprov Jabar terus berupaya memperpanjang napas Sarimukti hingga 2029 melalui metode landfill mining yang mampu mereduksi 80 ton sampah per hari. Namun, upaya di hilir tersebut akan sia-sia jika kiriman sampah dari hulu tidak ditekan.
Herman membeberkan fakta miris bahwa dari rata-rata 1.200 ton sampah yang masuk ke Sarimukti setiap hari, separuhnya merupakan sampah sisa makanan (food waste).
"Setiap hari ada 1.200 ton ke Sarimukti. Setengahnya sampah makanan. Kalau bisa residunya saja, itu lebih keren," tutur Herman.
Ia pun meminta para Bupati dan Wali Kota di Bandung Raya untuk menggerakkan perangkat camat hingga lurah guna mengedukasi warga terkait konsep zero food waste (nol sampah sisa makanan) dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
"Pak Walikota, Pak Bupati, tolong gerakkan camat, lurah, kepala desa untuk mengedukasi masyarakat, mendaur ulang sampah sejak dari rumah," tuturnya.
Baca juga: Pemkot Bandung terjunkan 1.596 petugas pemilah dan pengolah sampah
Baca juga: Dedi Mulyadi bongkar bangunan liar di Sarimukti dengan kompensasi dan tawaran pekerjaan
Pewarta: Ricky PrayogaEditor : Erwan Muhadam
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
