Pemprov Lampung Menyusun Indeks Demokrasi Indonesia

Para peserta Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2017, di Bandarlampung.

Terjadi penurunan pada aspek hak-hak politik yang semula tahun 2015 bernilai 63,19 turun menjadi 59,32 pada tahun 2016.

Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Pemprov Lampung menyusun Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017, untuk meningkatkan pembangunan bidang politik.

Hal itu telah dibahas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2017 di Bandarlampung, pada Selasa (5/6/2018) yang baru lalu.

"Pembangunan bidang politik memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Politik yang stabil dan sehat akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan tingkat penduduknya," ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Heri Suliyanto saat mewakili Pjs. Gubernur Didik Suprayitno pada acara itu.

Hery menjelaskan pula bahwa dalam RPJMN 2014-2019 salah satu tujuan pembangunan politik adalah Pemantapan Proses Positif Konsolidasi Demokrasi, yang berarti menargetkan nilai-nilai demokrasi telah mengakar luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Oleh karena itu upaya-upaya penguatan pembangunan politik harus terarah dan terukur.

"Perkembangan demokrasi di Lampung, dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 mencapai mencapai angka 61,00 dalam skala 0 sampai 100, dimana kinerja demokrasi Provinsi Lampung tersebut masih berada pada kategori sedang berdasarkan RPMJD 2015-2019 dengan target capaian IDI pada tahun 2019 sebesar 73,50.

Pengukuran IDI terdiri atas tiga aspek yang diukur, yaitu kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights), dan lembaga demokrasi (institutions of democracy)," ujarnya.

Terjadi penurunan pada aspek hak-hak politik

Dalam penyusunan survei IDI tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 terdapat penurunan khususnya pada aspek kebebasan sipil yang turun sebesar -11,5 poin (dari tahun 2015 sebesar 71,99 menjadi 60,49 pada tahun 2016). Juga terjadi penurunan pada aspek hak-hak politik yang semula tahun 2015 bernilai 63,19 turun menjadi 59,32 pada tahun 2016.

"Selain pemerintah unsur masyarakat seperti akademisi, aktivis, LSM dan pekerja media juga terlibat dalam penyusunan IDI. Semua turut berkontribusi sesuai perannya dalam memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data di lapangan sekaligus quality control," katanya lagi.

Pelaksanaaan FGD merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian penyusunan IDI. Oleh karena itu saya berharap bahwa melalui FGD IDI ini, peran aktif para peserta dan pikiran-pikiran jernih dapat dapat digali dan dimobilisasi secara produktif, sehingga data yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan BPS dapat dianalisis lebih tajam sehingga aspek validitas data terpenuhi.

"Pemprov Lampung berharap Hasil FGD IDI di Provinsi Lampung dapat dipertanggung-jawabkan sampai pembahasan akhir di BPS Pusat, dan semoga FGD IDI Tahun 2017 di Provinsi Lampung dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara dalam meningkatkan kualitas demokrasi," tutup Hery. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).