Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya, mengusulkan pembubaran anak usaha BUMN yang tidak relevan dengan lini bisnis utama dan merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Asep di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, menjelaskan hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ia menyampaikan kekhawatiran atas makin meluasnya aktivitas bisnis BUMN yang justru berpotensi mematikan pelaku usaha lokal dan UMKM.
"Praktik ini tidak hanya terjadi di PLN, tetapi terjadi juga di BUMN yang lainnya. Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM," ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
Asep mengingatkan bahwa dirinya akan mendorong Danantara agar melakukan pembubaran terhadap anak dan cucu perusahaan BUMN yang tidak relevan dengan lini bisnis utama.
Ia meminta agar para Direksi BUMN mengambil langkah inisiatif untuk mengevaluasi dan membubarkan entitas-entitas usaha tersebut sebelum dibubarkan.
"Tolong ya Pak, sebelum nanti Danantara menghilangkan perusahaan seperti itu, sebaiknya inisiatif sendiri segera diambil. Karena ini menyangkut puluhan hingga ratusan ribu tenaga kerja yang harusnya bekerja sebagai mitra BUMN," tuturnya.
Baca juga: Waskita Karya bangun jembatan satwa di sekitar Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT Kaltim
Baca juga: Menteri BUMN angkat Rizal Pahlevi jadi Dirut InJourney Airports
