Natuna (ANTARA) - Pada pekan terakhir April 2025, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dihebohkan oleh rencana pemerintah pusat yang akan membangun Sekolah Rakyat (SR) di wilayah tersebut.
Informasi ini menjadi topik hangat di berbagai media sosial, terutama di grup WhatsApp. Pro dan kontra terhadap niat baik pemerintah ini pun bermunculan. Ada masyarakat yang pesimis dan menganggap ini hanyalah proyek yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Namun, tak sedikit pula yang optimistis bahwa ini akan menjadi terobosan untuk mengubah nasib masyarakat di wilayah perbatasan.
Keyakinan SR akan membawa perubahan ekonomi semakin menguat setelah informasi terkait pembangunan SR dibahas beberapa media. Apalagi setelah ada informasi bahwa SR merupakan sekolah berkonsep asrama yang diperuntukkan untuk anak kurang mampu atau miskin dengan biaya pendidikan, seragam, makan dan minum peserta didik dibiayai negara.
Masyarakat meyakini melalui sistem asrama, para tenaga pendidik dapat memberikan pendidikan yang lebih intensif dengan penekanan pada kemandirian, disiplin, dan keterampilan sosial.
Kemandirian ditumbuhkan dari kebiasaan yang terbentuk melalui aturan-aturan dalam kehidupan berasrama. Disiplin juga akan berkembang melalui proses yang sama. Sementara, keterampilan sosial menjadi sebuah kebutuhan, karena di dalam asrama tidak ada ruang privasi atau fasilitas khusus. Semua fasilitas digunakan bersama, sehingga interaksi sosial menjadi hal yang wajar dan terbentuk secara alami.
Perbincangan masyarakat mengenai Sekolah Rakyat pun kemudian dipenuhi berbagai harapan agar program itu segera terwujud dan memberikan hasil seperti yang direncanakan.
Pembangunan
Pembangunan Sekolah Rakyat di Natuna bukan sekadar isu belaka. Proposal Pemerintah Kabupaten Natuna telah diterima oleh pemerintah pusat. Proposal tersebut memuat beberapa hal penting yang secara umum menyatakan kesiapan Pemkab dalam mendukung program SR.
Pemkab Natuna telah menyiapkan lahan seluas 11,4 hektare di belakang Kompleks Masjid Agung Gerbang Utaraku, Kecamatan Bunguran Timur. Lokasi ini dinilai strategis karena berada di ibu kota kabupaten dan mudah diakses, baik untuk mobilisasi pembangunan maupun untuk pendistribusian kebutuhan selama sekolah diaktifkan.
Pembangunan saat ini telah memasuki tahap survei lokasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi instansi terdepan dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Jumlah ruang kelas yang diajukan sebanyak 24 lokal, terdiri atas 12 lokal untuk jenjang sekolah dasar, serta masing-masing enam lokal untuk jenjang SMP dan SMA.
Jumlah tersebut diajukan dua kali lipat dari kebutuhan kelas di masing-masing jenjang, karena pelajar yang akan menggunakan akan lebih banyak. Menurut data Kementerian Sosial peserta didik miskin desil satu dan dua di Natuna ada 1.000 jiwa.
Meningkatkan ekonomi dan lapangan pekerjaan
Selain untuk menciptakan generasi unggul, pembangunan SR juga diyakini bisa meningkatkan ekonomi pedagang dan pengusaha setempat, dengan memenuhi kebutuhan peserta didik selama mengenyam pendidikan.
Namun, hal ini harus ada kesepakatan yang nyata antara pemerintah dan pengusaha agar semua kebutuhan baik untuk kebutuhan material pembangunan, makan, minum, seragam hingga tenaga kerja diprioritaskan untuk masyarakat setempat atau dibeli dari pedagang setempat.
Apabila sekolah ini aktif, kemudian peserta didik yang akan mengisi masing-masing kelas sebanyak 30 orang, maka total peserta didik seluruh kelas sebanyak 720 jiwa.
Jumlah tersebut jika ditambah dengan perangkat sekolah mulai atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga lainnya diperkirakan lebih dari 720 jiwa.
Hal inilah yang dinilai akan berdampak pada ekonomi, karena penghuni asrama butuh makan, minum, hingga pakaian. Begitu juga dengan proses pembangunan yang membutuhkan banyak material serta tenaga kerja.
Beasiswa prestasi
Selain menanggung semua biaya selama 12 tahun, peserta didik berprestasi jebolan SR juga dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, juga ke sekolah kedinasan.
Niat tulus ini telah disusun dan telah disosialisasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap perwakilan pemerintah kabupaten dan kota melalui dalam jaringan beberapa waktu lalu.
Hal tersebut dianggap sebagai rezeki nomplok oleh Pemkab Natuna, pasalnya mereka tidak perlu pusing memikirkan biaya pendidikan lanjutan untuk tamatan SR.
Rencana ini disambut hangat oleh kedua daerah, disertai berbagai persiapan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Khusus untuk Natuna, beasiswa pendidikan ke perguruan tinggi belum dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, bantuan ini dianggap seperti durian runtuh bagi mereka.
Pemkab Natuna sebenarnya tidak berpangku tangan dalam meningkatkan SDM mereka. Dalam tiga tahun terakhir, mereka aktif menjajaki peluang beasiswa ke beberapa perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan beasiswa melalui jalur kerja sama, di mana Pemkab Natuna menyediakan anak-anak daerah berprestasi yang dinilai berdasarkan nilai rapor masa sekolah, seleksi kompetensi, dan wawancara.
Sedangkan perguruan tinggi, kementerian, dan lembaga menyediakan biayanya dan menyediakan kuota khusus untuk mereka.
Upaya ini membuahkan hasil. Sudah ada ratusan anak asli Natuna yang mendapatkan beasiswa, baik untuk jenjang Diploma hingga Sarjana di 11 perguruan tinggi ternama dan terus diperjuangkan untuk penambahan setiap tahunnya.
