Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 860 guru Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan dasar bagi kelompok rentan.
Saifullah dalam kesempatan tersebut mengatakan pelantikan ini melengkapi pengangkatan sebelumnya yang telah dilakukan terhadap 1.335 guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dengan tambahan pelantikan hari ini, total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif," kata dia.
Selain melantik 860 guru, Mensos juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional yang terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, serta auditor di lingkungan Sekolah Rakyat.
Baca juga: Lulusan Sekolah Rakyat berpeluang masuk Universitas Tianjin
Saifullah menjelaskan bahwa dalam era penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelayanan pemerintah karena menuntut profesionalitas serta kompetensi teknis yang tinggi dalam menjalankan fungsi sosial.
Di depan ratusan guru peserta pelantikan dari seluruh wilayah Indonesia itu, ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, hingga mereka yang tinggal di wilayah terpencil, sehingga keberadaan guru yang kompeten menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
"Pemerintah tengah menyiapkan penguatan dukungan kesejahteraan, termasuk tunjangan bagi guru Sekolah Rakyat, agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal dan berkelanjutan," kata dia menegaskan.
Baca juga: Mensos sebut Sekolah Rakyat langkah nyata percepat pengentasan kemiskinan
Kemensos, menurut dia, akan terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan supervisi rutin, termasuk integrasi dengan program pemberdayaan sosial lainnya agar pendidikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
"Selamat dan segera bertugas dan beradaptasi di unit masing-masing, membawa semangat pelayanan dan pengabdian sosial sesuai misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan," ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Baca juga: Mensos sebut siswa Sekolah Rakyat yang mundur segera digantikan
Berdasarkan data Kementerian Sosial ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025.
Adapun untuk tahap awal, 166 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan fasilitas milik pemerintah daerah. Kemudian pemerintah bakal membangun gedung Sekolah Rakyat permanen setelah proses pembebasan lahan yang disiapkan pemerintah daerah selesai.
