Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan Koperasi Desa Merah Putih dikelola dengan transparan, akuntabel, dan profesional.
“Kita juga ingin ini prudent, karena saya berkali-kali wanti-wanti, Koperasi Desa Merah Putih ini harus dikelola dengan transparan, profesional, dan akuntabel,” kata Menkop saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Senin (24/3) malam.
Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya harus tepat dan baik, sehingga, regulasi dan landasan hukumnya harus kuat.
“Kita ingin semuanya baik, proven, prudent, good governance-nya jalan, tata kelolanya rapi, jadi karena itu tata kelolanya harus kuat, regulasinya harus kuat,” ujar Menkop.
Selain melibatkan rapat anggota dan musyawarah desa dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, Menkop Budi mengatakan nantinya pengawasan juga akan melibatkan peran masyarakat dan teknologi digital.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih harapan baru untuk desa
Baca juga: Pemerintah bentuk Satgas percepat realisasi 70.000 Koperasi Desa Merah Putih
Menurut dia, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto, di mana keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.
“Selain itu juga nanti kita awasi lewat sistem digitalisasi koperasi, di mana dalam digitalisasi itu ada yang namanya fraud detection system, mendeteksi kecurangan,“ kata Menkop.
Sementara itu, pemerintah tengah mematangkan rencana pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih di seluruh daerah di Indonesia yang ditargetkan terealisasi pada tahun ini.
Menkop mengatakan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi ini direncanakan dibentuk di seluruh desa di Indonesia, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Baca juga: Pemda perlu libatkan rakyat sukseskan Koperasi Desa Merah Putih
Menkop menyadari bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari desa pertanian, desa nelayan, hingga desa-desa tertinggal dan terluar. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini akan disesuaikan dengan kearifan lokal di setiap desa.
“Kita tidak mau grusa-grusu (terburu-buru), tapi fit, mantap, dari sisi membangunnya, perencanaannya, karena Kopdes Merah Putih ini bukan sekadar membangun gedung atau membangun gerai, tapi juga membangun orang, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistemnya,” ujar dia pula.
