HA-IPB kawal pembangunan pertanian seluruh Indonesia

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Himpunan Alumni (HA) IPB siapkan berbagai program kerja strategis untuk mengawal sektor pertanian seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan.

"HA IPB punya kewajiban moral yang kuat berupaya berkontribusi aktif dalam sektor pertanian," kata Ketua Umum HA IPB Fathan Kamil, usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HA IPB periode 2017-2022, di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Fathan menyebutkan berbagai program kerja strategis telah disusun dalam Rakernas pertama kepengurusan HA IPB periode 2017-2022 setelah dilantik di hari yang sama pembukaan Rakernas.

Menurutnya HA IPB memiliki 150 ribu alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini memiliki kepengurusan DPD di 27 provinsi dan 80 DPC di tingkat kabupaten/kota.

"Ini potensi sangat signifikan bagi IPB memiliki kepengurusan alumni hingga tingkat daerah dan cabang," katanya.

Banyaknya jumlah alumni IPB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, lanjutnya, dapat membantu cepat almamater IPB dan juga bangsa Indonesia untuk berkontribusi positif memajukan sektor pertanian secara umum, dan sektor pendukung lainnya.

Fathan menambahkan langkah awal yang disiapkan pengurus HA IPB adalah melakukan konsolidasi organisasi, sehingga dapat mencapai kepengurusan di seluruh Indonesia untuk DPD maupun DPC.

"Tahun ini targetkan terbentuk DPD di 34 provinsi, dan menambah jumlah DPC, khususnya di pulau Jawa terbentuk 150 DPC," kata Fathan.

Dengan terbentuknya kepengurusan di tingkat daerah dan cabang, akan memudahkan HA IPB untuk menggerakkan seluruh alumni di Indonesia untuk menjalankan program-program strategis dalam rangka mengawal kemajuan pertanian.

Sekretaris Jenderal HA IPB Walneg S Jas menjelaskan HA IPB menyusun program strategis yang ada di level kebijakan sektor pertanian.

"Salah satunya HA IPB mendorong untuk moratorium konvensi lahan pertanian," katanya.

Walneg mengatakan, HA IPB akan mendorong para pengambil kebijakan untuk menghentikan atau memoratorium konversi lahan pertanian yang terus terjadi hingga saat ini.

"Upaya HA IPB dengan berbagai cara, melakukan kajian-kajian, forum diskusi, dan juga seminar," kata Walneg.