Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan banyak gebrakan untuk mengamankan sektor pangan di sepanjang tahun 2025. Gebrakan tersebut dilakukan secara tegas dan sangat berpihak pada kepentingan rakyat.
Siaran pers Kementan menyebutkan semua kebijakan strategis yang diluncurkan Mentan merupakan bagian dari Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Atas berbagai kebijakan yang dilakukan tersebut, Mentan mendapat apresiasi dari publik. Lembaga Survei Politik Indonesia yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi menyebutkan Mentan Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen.
Gebrakan yang telah dilakukan Mentan meliputi sektor internal maupun eksternal. Beberapa gebrakannya, antara lain meliputi pengendalian harga pangan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru), membongkar pemalsuan volume Minyakita, membongkar mafia beras, dan tegas kepada anak buah yang dianggap melakukan pelanggaran.
Seperti diketahui, kenaikan harga pangan setiap nataru tidak dapat dihindari. Namun, perilaku oknum yang tidam bertanggung jawab membuat kenaikan harga bisa tidak terkendali.
Untuk mengatasi persoalan ini, Mentan memastikan seluruh komoditas pangan strategis berada dalam kondisi aman dan terkendali. Oleh karena itu, ia akan menindak tegas oknum nakal yang menjual pangan di atas HET.
Dalam pertemuan di Badan Pangan Nasional, Mentan menyampaikan bahwa kesepakatan utama pemerintah dan pelaku usaha adalah menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional.
Ia menekankan bahwa pendekatan persuasif telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Namun ke depan, pemerintah tidak lagi sekadar memberi imbauan.
Satgas pangan akan langsung turun ke lapangan dan menindak tegas setiap pelanggaran HET.
Di sektor mafia beras, Mentan mengendus dugaan praktik mafia beras di Pasar Induk Cipinang (PIBC). Hal ini terlihat dari pergerakan data yang dimiliki Food Station Tjipinang.
Dia menemukan ketidakwajaran keluarnya 11.410 ton beras dalam satu hari pada 28 Mei 2025. Menurutnya, pemilik data berkilah kalau data tersebut merupakan kesalahan penulisan.
Atas temuan itu, ia mendorong Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data tersebut.
"Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani,” katanya.
Mentan juga menemukan ketidaksesuaian minyak goreng Minyakita, baik dari sisi volume dan HET. Mentan pernah menemukan pemalsuan volume Minyakita. Sesuai ketentuan, volume Minyakita sebesar 1 liter, namun di lapangan ia sempat menemukan volumenya hanya 750-800 mililiter.
Mentan Amran menegaskan akan menindak para pedagang minyak goreng Minyakita nakal yang menjual melebihi HET. Berdasarkan temuan, ada pihak yang menjual Minyakita di atas HET. Adapun, HET Minyakita dipatok Rp 15.700 per liter. Meskipun, dalam catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga rata-rata minyak goreng ini berada di atas Rp 17.000 per liter.
"Udah deh, sampaikan ke seluruh pengusaha. Jangan mempermainkan harga. Kita tindak. Dah, gitu aja," tegas Amran di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Secara internal Mentan telah memecat 2 Pegawai yang kedapatan menipu dalam proses tender di Kementerian Pertanian. Keduanya diduga menipu senilai total Rp 29 miliar.
Dia menjelaskan, salah satu oknum pegawai diduga meminta jatah sebesar Rp 27 miliar kepada mitra Kementan untuk proses tender. Satu oknum lainnya, menyalahgunakan wewenang meminta sekitar Rp 2 miliar.
"Kami copot dan kami proses hukum,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).
Tak sampai di situ. Mentan juga berhasil membongkar perilaku twk terpuji seorang staf muda di Kementan kedapatan melakukan pemalakan terhadap petani yang menjadi penerima manfaat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Keterlibatan Staf Kementan itu terungkap setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti aduan masyarakat melalui kanal “Lapor Pak Amran”.
"Ada pegawai kementerian. Ya? Diberhentikan dulu. Terbukti, ya apa boleh buat. Dan kami, Satgas langsung tindak lanjuti, kalau perlu bawa periksa hari ini," kata Andi Amran saat konferensi pers, Jumat (28/11).
Begitu laporan masuk, staf itu langsung dicopot. Kementan juga menyerahkan temuan awal ke Satgas internal untuk pendalaman.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
