Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024.
“Insentif sedang digodok,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.
Thomas merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif dan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum.
“Hukumnya harus jelas, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus dipikirkan,” ujarnya.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025.
Gagasan family office dilontarkan Luhut saat menjabat Menko Marinves dalam World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Mei tahun lalu.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi anggaran pilkada capai Rp21,9 triliun
Baca juga: Menkeu: Tantangan terberat di semester I 2024
