Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjalani pemeriksaan lanjutan terkait belanja infrastruktur tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat, diikuti 10 perangkat daerah teknis, termasuk jajaran inspektorat daerah setempat.
Penjabat Bupati Dedy Supriyadi menyatakan pemeriksaan lanjutan ini menindaklanjuti pertemuan awal atau entry meeting pada tiga pekan lalu sebagai bahan evaluasi pekerjaan teknis daerah sepanjang tahun 2024.
"Pemeriksaan menjadi hal yang penting untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi mengevaluasi apa yang telah dikerjakan. Karena itu saya menginstruksikan kepala perangkat daerah terkait untuk kooperatif dengan tim BPK agar pemeriksaan bisa berjalan dengan baik," katanya di Cikarang, Kamis.
Dia juga telah menginstruksikan jajaran inspektorat daerah untuk terus memantau pemeriksaan serta menyusun laporan dengan harapan rekomendasi dapat dilaksanakan sebelum laporan hasil pemeriksaan diterima dari BPK.
Berkaitan dengan pemeriksaan belanja infrastruktur 2024, sejumlah kepala perangkat daerah termasuk inspektorat turut mengikuti tahap pemeriksaan lanjutan ini. Mereka di antaranya Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
Kemudian Kepala Disbudpora, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Disperkimtan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pariwisata, Direktur RSUD serta Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Widhi Hidayat menjelaskan pemeriksaan berfokus pada belanja infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi sepanjang tahun anggaran 2024 dengan tujuan memastikan belanja dimaksud telah sesuai aturan perundang-undangan.
"Karena dilihat dari jenisnya, pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan khusus atau tertentu. Ada empat jenis belanja yang menjadi sasaran dan ini sudah berjalan, termasuk pengujian fisik sampai minggu depan," katanya.
Pertama menyangkut pengelolaan belanja barang untuk dijual atau diberikan kepada masyarakat. Kemudian belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan irigasi hingga jaringan.
"Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung sasaran pembangunan di Kabupaten Bekasi yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah," kata dia.
