Cibinong (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di gedung Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah dua periode ini, jadi ini penguat bagi kita untuk bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan standarisasi akuntansi pemerintah," kata Bupati Bogor Nurhayanti usai menghadiri pengumuman BPK di Bandung, Senin.
Menurutnya penilaian WTP tersebut hasil kerja keras seluruh elemen pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang kompak menyusun dan melaporkan pengelollan anggaran dengan baik.
Kepala Inspektorat Kabuapaten Bogor Benny Dellyuzar menambahkan penilaian tersebut menjadi penguatan pengelolaan keuangan yang selama ini telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).
"Ini untuk kita meningkatkan pengelolaan laporan keuangan daerah ini lebih baik lagi," kata dia.
Ia berharap Pemkab Bogor dapat mempertahankan penilaian WTP pada periode selanjutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi juga mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah dua kali berturut turut mendapatkan WTP merupakan sebuah keseriusan antara DPRD Kabupaten Bogor selaku penyusun dan pengawasan dan jajaran eksekutif selaku pengguna anggaran.
''Dalam membangun Kabupaten Bogor dan mewujudkan kabupaten termaju di Indonesia sesuai dengan RPJMD. Opini WTP adalah sebuah parameter bahwa pengguna anggaran dan penyerapan anggaran sudah baik sesuai dengan standar UU yang ada."bebernya.
Sementara itu, melalui siaran pers BPK disebutkan dari 12 kota dan Kabupaten di Jawa Barat Kabupaten Bogor beserta sepuluh lainnya mendapat opini WTP.
Yakni Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang.
Sedangkan satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kabupaten Bogor Kembali Raih Predikat WTP
Senin, 5 Juni 2017 20:45 WIB
Bupati Bogor (kanan) bersama Ketua Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa (Tengah) dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi (kiri) saat menerima opini WTP di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (Foto Humas Pemkab Bogor).
Alhamdulillah dua periode ini, jadi ini penguat bagi kita untuk bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan standarisasi akuntansi pemerintah.
