Nuuk, Greenland (ANTARA) - Para pemimpin lima partai politik yang tergabung dalam parlemen Greenland, Inatsisartut, secara bersama-sama mengecam pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump mengenai keinginannya untuk mencaplok pulau tersebut.
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Partai Demokraatit, Naleraq, Inuit Ataqatigiit, Siumut, dan Atassut mengkritik sikap Trump dan menegaskan komitmen mereka terhadap kedaulatan Greenland.
"Sebagai ketua partai, kami menganggap perilaku itu tidak dapat diterima, terutama terhadap sahabat dan sekutu dalam aliansi pertahanan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
"Kami, sebagai pemimpin semua partai di Inatsisartut, menegaskan bahwa Greenland akan terus bekerja demi kepentingan Greenland, yang telah berlangsung melalui jalur diplomatik sesuai dengan hukum dan regulasi internasional."
"Kami semua mendukung upaya ini dan dengan tegas menolak segala upaya untuk menciptakan perpecahan. Greenland adalah satu kesatuan negara yang didukung oleh seluruh rakyatnya."
Pernyataan itu muncul setelah komentar Trump pada Kamis lalu, di mana ia mempertanyakan kedaulatan Denmark atas Greenland.
"Denmark sangat jauh dan sebenarnya tidak ada hubungannya. Apa yang terjadi? Ada kapal yang mendarat di sana 200 tahun lalu atau semacamnya. Mereka mengeklaim memiliki hak atas Greenland, dan saya tidak tahu apakah itu benar. Saya sebenarnya tidak berpikir demikian," kata Trump.
Ia menambahkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Denmark dan Greenland serta menegaskan bahwa AS harus memperoleh pulau tersebut.
"Saya pikir NATO mungkin perlu terlibat dalam hal ini karena kita benar-benar membutuhkan Greenland demi keamanan nasional. Ini sangat penting," ujar Trump.
"Kami sudah memiliki beberapa pangkalan di Greenland, dan kami memiliki cukup banyak tentara di sana. Mungkin ke depannya akan ada lebih banyak lagi tentara yang dikirim ke sana. Saya tidak tahu," tambahnya.
Pernyataan bersama dari seluruh partai politik Greenland itu disampaikan menjelang aksi unjuk rasa di Nuuk, di mana para demonstran berkumpul di pusat kota pada Sabtu sebelum berbaris menuju Konsulat Amerika Serikat untuk menentang pernyataan Trump.
Meskipun pada awal masa kepresidenan Trump minatnya terhadap Greenland dianggap hanya spekulasi belaka, laporan terbaru menunjukkan bahwa ia benar-benar serius dengan gagasan tersebut.
Greenland, yang memiliki luas lebih dari 2 juta kilometer persegi (800.000 mil persegi), menyimpan cadangan besar mineral tanah jarang yang sangat penting bagi industri teknologi tinggi, termasuk nikel, kobalt, dan tembaga, serta potensi besar minyak dan gas bumi.
Denmark dan Greenland telah berulang kali menolak tawaran AS untuk membeli pulau tersebut, dengan Kopenhagen menegaskan kedaulatannya.
Sebuah survei pada Januari menunjukkan bahwa 85 persen penduduk Greenland menolak bergabung dengan AS, meskipun Trump mengeklaim bahwa rakyat Greenland akan menyambut pemerintahan Amerika.
Sementara itu, Partai Demokraatit, yang mendukung kemerdekaan Greenland, memenangkan lebih dari 30 persen suara dalam pemilu pada Rabu, menandai perubahan signifikan yang dapat menantang partai-partai penguasa di pulau tersebut.
Pemilu
Greenland menggelar pemilu pada Selasa (11/3) dengan isu kemerdekaan menjadi tema utama kampanye, di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih pulau yang kaya mineral dan merupakan wilayah otonom Denmark itu.
Sebanyak 56.000 penduduk di pulau terbesar di dunia itu akan memberikan suara mereka untuk memilih anggota parlemen dalam Inatsisartut, yang memiliki 31 kursi.
Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 11.00 GMT (18:00 WIB) dan ditutup pada pukul 22.00 GMT (Rabu, jam 05:00 WIB).
Tidak akan ada hasil jajak pendapat dalam pemilu kali ini, sementara hasil resmi diperkirakan diumumkan pada 12 Maret antara pukul 01.00 (08:00 WIB) dan 03.00 GMT (10:00 WIB).
Dibutuhkan 16 kursi untuk meraih mayoritas di parlemen, dengan para anggota terpilih untuk masa jabatan empat tahun melalui sistem perwakilan proporsional. Enam partai besar turut bersaing dalam pemilu ini.
Saat ini, Greenland dipimpin oleh koalisi pemerintahan Perdana Menteri Mute Egede dari partai sayap kiri Inuit Ataqatigiit dan Erik Jensen dari partai sosial demokrat Siumut, yang masing-masing menguasai 12 dan 10 kursi di parlemen.
Oposisi terdiri dari partai Naleraq pimpinan Pele Broberg dengan empat kursi, partai Demokraatit yang dipimpin Jens Frederik Nielsen dengan tiga kursi, serta partai Atassut yang dipimpin Aqqalu Jerimiassen dengan dua kursi.
Selain kelima partai tersebut, partai Qulleq, yang dibentuk pada 2023 oleh mantan anggota partai Siumut dan Naleraq, juga berhasil masuk dalam pemilu setelah mendapatkan akses ke surat suara sebulan sebelum pemilihan.
Jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga riset Verian pada Januari menunjukkan bahwa partai Inuit Ataqatigiit pimpinan Egede diperkirakan meraih sekitar 31 persen suara, sementara Siumut hanya memperoleh sekitar 9 persen.
Pemilu kali ini diperkirakan menjadi yang paling disorot dalam sejarah Greenland, terutama setelah Trump kembali menyatakan ketertarikan untuk menguasai pulau tersebut.
Namun, baik Denmark maupun Greenland secara tegas menolak gagasan kepemilikan AS atas pulau itu, sebagaimana telah berulang kali disampaikan sebagai respons terhadap pendekatan Trump.
Beberapa jam setelah Trump menyampaikan pidato di hadapan Kongres pekan lalu, di mana ia menegaskan niatnya untuk "menguasai Greenland dengan cara apa pun," Perdana Menteri Egede memberikan tanggapan tegas dengan menyatakan, "Greenland adalah milik kami."
Greenland, yang dahulu merupakan koloni Denmark, memperoleh hak pemerintahan sendiri pada 1979 dan tetap menjadi wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark.
Pada 2008, Greenland mengadakan referendum, di mana 75,5 persen pemilih menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Mandiri.
Undang-undang itu mulai berlaku pada 21 Juni 2009, yang memberi Greenland otonomi lebih luas dalam Kerajaan Denmark, meskipun kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan tetap berada di bawah kendali Denmark.
Perdana Menteri terpilih Greenland, Jens-Frederik Nielsen, pada Sabtu (15/3) meminta negara-negara Eropa untuk mendukung kedaulatan wilayahnya dan menegaskan bahwa wilayah Greenland tidak untuk dijual.
“Berdirilah bersama kami dan tegaskan bahwa Greenland tidak dan tidak akan pernah dijual. Greenland dijalankan oleh rakyat Greenland, dan itu tidak akan pernah berubah,” ujar Nielsen kepada Anadolu.
Sekitar 1.000 warga Greenland turun ke jalan di ibu kota Nuuk pada Sabtu dalam aksi protes terhadap pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kedaulatan negara mereka.
Para pemimpin dari sejumlah partai, yakni Partai Demokraatit, Naleraq, Inuit Ataqatigiit, Siumut, dan Atassut dalam pernyataan bersama mengecam sikap Trump sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima.”
Pada Kamis, Trump mempertanyakan kedaulatan Denmark atas Greenland dan menyatakan, “Denmark sangat jauh dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini. Apa yang terjadi? Kapal mendarat di sana 200 tahun lalu atau semacamnya. Mereka mengklaim memiliki hak atas wilayah itu, dan saya tidak tahu apakah itu benar. Sebenarnya, saya rasa tidak.”
Trump juga mengungkapkan bahwa dia telah berkomunikasi dengan Denmark dan Greenland serta menyatakan bahwa AS “harus melakukannya” – mengakuisisi pulau tersebut.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Greenland gelar pemilu di tengah upaya Presiden Amerika Serikat ambil alih pulau itu
Baca juga: Trump bersikeras mendapatkan Greenland
