Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, masih mengkaji dua opsi pembiayaan transportasi massal Biskita Transpakuan, seiring berakhirnya subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhir tahun ini.
“Kami masih mengkaji ada dua tipe. Pertama meminta kepada DPRD untuk subsidi, atau kedua, seperti pola yang dilakukan Provinsi Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah, Senin.
Syarifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Pemerintah Pusat berakhir. Sehingga, dari situ pendapatan bisa masuk ke kas daerah.
Baca juga: Ketua DPRD minta Pemkot Bogor cari terobosan untuk pembiayaan Biskita
Baca juga: Pemkot Bogor kelola seluruh halte transportasi massal Biskita Transpakuan
Ia pun telah mempelajari pengalihan pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.
“Kalau Provinsi Jawa Barat itu dia pokoknya biaya untuk penyelenggaraan transportasi. Kalau ada pendapatan bisa masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain,” katanya.
Saat ini, disampaikan Syarifah, Pemkot Bogor tengah mengusahakan ke BPTJ Kemenhub agar ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan memperjuangkan agar koridor yang dikelola Pemkot Bogor hanya dua dari empat koridor.
Baca juga: Pemkot Bogor bersiap ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan
Syarifah menegaskan, upaya-upaya ini dilakukan Pemkot Bogor agar pelayanan transportasi publik untuk masyarakat bisa tetap berjalan meski tanpa subsidi. Saat ini, tarif Biskita Transpakuan sebesar Rp4 ribu.
“Ini yang sedang kita kaji. Yang kita pertahankan tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi masyarakat mau ada penggantian, kita maunya tidak ada perbedaan pelayanan,” kata Syarifah.
