Kota Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, berikhtiar mewujudkan angkutan massal yang aman dan nyaman di wilayahnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Kota Bogor, Jabar, Rabu, mengatakan di sisa satu bulan masa kepemimpinannya, dirinya telah menyiapkan strategi mewujudkan angkutan massal yang aman dan nyaman.
Langkah pertama yakni pengurangan angkutan kota (angkot). Bima berjanji akan kembali mengupayakan hadirnya subsidi, yang menjadi kunci program konversi tiga angkot menjadi satu bus.
Ia menyebutkan subsidi direncanakan berasal dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, maupun APBD Pemerintah Kota Bogor.
"(Rencana) kami meleset karena subsidinya batal, sehingga konversi tertunda karena subsidi. Ke depan sangat mungkin subsidi itu bisa datang dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat atau dari Jakarta, atau kalau teman-teman dewan (DPRD) sepakat, bisa dari anggaran pemkot. Karena, tidak mungkin transportasi tanpa subsidi, sangat ditentukan subsidi," ujar Bima.
Melalui cara itu, ia ingin penambahan dua koridor Biskita dalam program buy the service (BTS) bisa segera terwujud sebelum April 2024.
Strategi kedua yang akan diterapkan, kata Bima, yakni melalui pengurangan jumlah angkot dengan membatasi usia maksimal angkot, yakni 20 tahun. Rencana itu akan diterapkan secara bertahap hingga April 2024.
Diakuinya, strategi itu butuh ketegasan dari dinas terkait. Ia juga mencantumkan rencana ini dalam janji fit and proper test Kepala Dinas Perhubungan.
Strategi terakhir yang juga akan diterapkan Bima ialah memutar atau merombak trayek angkot yang, menurutnya, saat ini terlalu menumpuk. Terutama di kawasan Lawang Seketeng, Jalan Pedati dan ruas Jalan Otista menuju Empang.
"Kalau tiga strategi ini konsisten akan terjadi percepatan pengurangan angkot. Saya akan kejar lagi mudah-mudahan sampai April secara signifikan angkot bisa berkurang," ucapnya.
Saat ini, kata dia, Pemkot Bogor sudah menerapkan angkutan massal yang aman dan nyaman, yakni Biskita Transpakuan. Bahkan, pelayanan itu terus meningkat melalui serangkaian perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan.
Pada Jumat (25/8/2023), Perumda Trans Pakuan (PTP) dengan PT Teknologi Karya Digital Nusa (TKDN) Tbk melakukan penandatanganan MoU terkait rencana pengembangan layanan, manajemen armada, dan sistem pengelolaan berbasis teknologi yang mengutamakan keselamatan pada Trans Pakuan.
Direktur Utama TKDN David Santoso mengatakan TKDN merupakan perusahaan yang mengembangkan sistem teknologi transportasi yang sudah berpengalaman di 12 kota di Indonesia. Ia pun memiliki sistem teknologi yang bisa diterapkan di Biskita Trans Pakuan.
"Hal yang paling utama dari transportasi publik adalah keselamatan dan kenyamanan. Dengan adanya AC, rute yang nyambung kemana-mana dan pembayaran nontunai. Area ini yang akan kembangkan di Trans Pakuan," jelasnya.
David menerangkan, dari segi keamanan pihaknya akan mengimplementasi sistem telematika berbasis AI bernama smart bus, sehingga sopir bisa dimonitor secara real time dan dilengkapi blackbox.
Tak hanya itu, lanjutnya, teknologi AI yang dipakai mencakup sistem pembayaran non tunai dan manajemen armada. Sehingga jumlah penumpang dan pendapatan perhari bisa dicek secara real time.
"Dalam industri transportasi kecepatan mengambil keputusan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Kalau ada komplain harus ditindaklanjuti langsung jangan sampai lewat berhari-hari," katanya.
Ekosistem transportasi umum di Kota Bogor juga semakin berkembang. Setelah Biskita Transpakuan, angkot listrik kerja sama PTP dan PT Kalista Nusa Armada (Kalista), bakal meroda di ruas-ruas jalan Kota Bogor.
Rencananya angkot listrik tersebut akan menggantikan angkot-angkot konvensional lama sebagai upaya pengurangan emisi karbon, yang satu angkot listrik akan menggantikan dua angkot konvensional.
Terdapat lima unit yang diuji coba dengan rute Cidangiang-Suryakencana. Angkot listrik itu juga bakal dilengkapi dengan sistem pembayaran non tunai, seperti konsep transportasi di Provinsi DKI Jakarta, Jaklingko.
Kehadiran angkot listrik ini dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), sehingga tidak menimbulkan gesekan antara sopir angkot konvensional dengan angkot listrik.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto siap mengawal penataan transportasi yang humanis. Keterpaduan moda transportasi yang terkoneksi dengan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat, juga menjadi bagian dari tugas tertunda itu.
"Keberlanjutan program pembangunan diperlukan agar pembangunan di sebuah kota terus berlanjut dengan baik. Melengkapi dan menyempurnakan yang sudah bagus. Serta, menangani dan memperbaiki yang belum sempat tersentuh," ujar Atang.
Menurutnya, sisa waktu kepemimpinan Wali Kota Bima Arya harus mendapat kesempatan untuk mengejar target pembangunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029.
"Insya Allah ini adalah keputusan yang terbaik dan kita jalankan bersama menyelesaikan PR-PR tersisa," kata Atang. (Adv).
