Kota Bogor (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memaksimalkan dan meningkatkan mitigasi bencana, salah satunya dengan melibatkan unsur masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri di Kota Bogor, Rabu, menilai penanganan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sudah maksimal. Hanya saja, persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan.
Menurut Saeful, upaya yang bisa dilakukan ialah dengan memaksimalkan kehadiran relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) yang ada di tingkat kelurahan.
Kehadiran F-PRB ini, menurutnya harus lebih dimaksimalkan sebagai bukti peran aktif masyarakat pada penanggulangan bencana.
“Kita harapkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota,” ujarnya.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, sampai saat ini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk, dengan 15 anggota di masing-masing kelurahan.
Bahkan, Saeful menyebut, dari hasil evaluasi pada saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri oleh pengurus F-PRB, para relawan mengaku belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor.
Belum lagi, sambung dia, sampai saat ini, Surat Keputusan (SK) pembentukan belum dikeluarkan oleh Pemkot Bogor. Sehingga dewan meminta agar BPBD Kota Bogor ikut memfasilitasi, agar pemerintahan Kota Bogor segera mengeluarkan SK untuk seluruh relawan F-PRB di Kota Bogor.
“Kedepan, kita harapkan relawan F-PRB bisa berkolaborasi dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana tentang mitigasi bencana. Sehingga bisa ikut berperan aktif membantu membentuk struktur Kelurahan Tangguh Bencana di kelurahan yang belum ada,” jelasnya.
Di samping itu, Saeful menyarankan agar dalam kepengurusan F-PRB ke depan menggandeng semua stakeholder di Kota Bogor.
Ia pun memastikan akan mengawal semua SK Kebencanaan yang disiapkan untuk perbaikan rumah-rumah yang terdampak bencana pada pada Minggu (24/3/2024). Sebab, berdasarkan data yang ada dari BPBD Kota Bogor, terdapat 28 titik bencana yang menyebabkan tiga orang korban.
Dengan anggaran BTT sebesar Rp98,5 miliar yang sudah disiapkan didalam APBD 2024, Sarful memastikan semua korban bencana akan diberikan bantuan oleh Pemkot Bogor dan Komisi IV DPRD kota Bogor akan mengawal itu.
“Kami akan kawal SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar prosesnya bisa cepat. Tidak ada lagi hambatan dari segi birokrasi. Kami ingin ini segera diselesaikan,” ucapnya.
