Smart City Bekasi Belum Menjangkau Masyarakat Bawah

Bekasi (Antara Megapolitan) - Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu mencatat fasilitas `smart city` di wilayahnya baru menjangkau kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas.

"Keterlibatan masyarakat di level pendidikan menengah ke bawah dalam fasilitas smart city yang kita miliki sejak 2014 masih sangat rendah," katanya di Bekasi, Senin.

Menurut dia, ukuran itu nampak dari inisiatif masyarakat dalam melaporkan serta memanfaatkan fasilitas smart city seperti Patriot Operation Center (POC) dan aplikasi Sorot.

"Dalam sistem POC itu seluruh informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik bisa tersajikan, namun masyarakat yang mengaksesnya hanya dari kalangan berpendidikan menengah ke atas, belum menjangkau masyarakat lapis bawah," katanya.

Menurut dia, animo masyarakat untuk mengakses layanan itu masih sangat minim karena sistem itu pun saat ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Tahapan penyempurnaan yang dimaksud, berupa integrasi layanan online di 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi.

"Sejak program smart city ini bergulir di Kota Bekasi,, sebetulnya masih banyak sistem yang masih perlu penyempurnaan," katanya.

Patriot Operation Center yang berlokasi di kantor Wali Kota Bekasi merupakan alat bantu bantu Pemkot Bekasi dalam menyelesaikan masalah perkotaan.

"Salah satunya pemasangan alat pendeteksi tinggi muka air di Kali Bekasi sebagai peringatan dini bahaya banjir. Namun masyarakat yang mengakses masih sedikit," katanya.

Kondisi serupa juga dialami aplikasi Sorot yang dikerjasamakan pihaknya dengan perusahaan swasta di Jakarta.

"Jumlah followersnya masih belum maksimal, sehingga informasi yang sampai ke kita terkait layanan masih belum banyak," katanya.

Syaikhu menambahkan, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam mengawasi layanan pemerintah perlu ditingkatkan hingga menembus level masyarakat berpendidikan menengah ke bawah.

"Bagi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, kita sedang siapkan call center, sehingga masyarakat tersebut bisa berinteraksi dengan pemerintah daerah melalui pesan suara yang mudah dioperasikan melalui telepon konvensional," katanya.