Bantuan pangan 2024 mulai disalurkan untuk 87.225 KPM di 92 desa sekitar Purwakarta

Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan (kanan) saat menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA/HO-Pemkab Purwakarta.

Bantuan pangan yang disalurkan ini berupa beras, dengan sasaran sebanyak 87.225 keluarga penerima manfaat.

Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat mulai menyalurkan bantuan pangan untuk puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 92 desa sekitar Purwakarta.

"Bantuan pangan yang disalurkan ini berupa beras, dengan sasaran sebanyak 87.225 keluarga penerima manfaat," kata Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan di Purwakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, penyaluran cadangan beras pemerintah untuk puluhan ribu keluarga itu merupakan bantuan pangan tahap pertama pada tahun 2024.

Setiap keluarga penerima manfaat menerima satu paket bantuan pangan pemerintah berupa 10 kilogram beras.

Baca juga: Jokowi berikan bantuan pangan untuk ratusan keluarga di Purwakarta

Dia menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap pertama pada tahun 2024 ini mulai diluncurkan pada Sabtu (27/1), dengan menghadirkan sekitar seribu keluarga penerima manfaat.

Benni menyampaikan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama dengan sasaran puluhan ribu keluarga penerima manfaat tersebut akan berlangsung selama Januari hingga Maret 2024.

"Untuk penyaluran atau pendistribusiannya dilakukan langsung oleh Kantor Pos," katanya.

Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu, dan kini program tersebut dilanjutkan.

Baca juga: Pemkab Purwakarta distribusikan bantuan beras untuk 28 ribu KPM

"Dalam kurun waktu tujuh bulan di tahun 2023, Pemkab Purwakarta sudah melakukan tiga tahap bantuan pangan kepada 87.225 keluarga penerima manfaat," kata Benni.

Guna melancarkan realisasi bantuan pangan lanjutan pada tahun ini, Pemkab Purwakarta telah mengkoordinasikan program bantuan pangan ini kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa.

"Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pembagian beras ini berjalan lancar. Jadi jika ada hal-hal teknis atau dinamika di lapangan bisa dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah, bisa ke kantor pos atau juga bisa ke pemda," katanya.