"Sejak 2001 ketika Komnas Perempuan memulai catatan tahunan dengan lembaga layanan, dalam setiap jam sekurang-kurangnya tiga perempuan menjadi korban KDRT di rumahnya sendiri," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara Gema Kolaboratif Multistakeholders Menghapuskan KDRT di Ruang Publik yang diikuti di Jakarta, Minggu.
Andy mengatakan angka tersebut dilengkapi dengan catatan Komnas Perempuan yang membuktikan bahwa terdapat setidaknya lima perempuan berstatus istri menjadi korban KDRT di rumahnya sendiri setiap dua jam.
Baca juga: KPI imbau stasiun TV dan radio tidak beri ruang bagi para pelaku KDRT
Baca juga: KPI imbau stasiun TV dan radio tidak beri ruang bagi para pelaku KDRT
"Itu yang dilaporkan, lebih banyak lagi yang belum dilaporkan," tambahnya.
Mirisnya, kata Andy, angka tersebut melebihi angka kekerasan di tempat lainnya. Padahal, banyak orang yang beranggapan bahwa rumah menjadi tempat yang paling aman untuk perempuan.
"Bahkan jika terjadi kekerasan di tempat kerja, juga pemerkosaan di jalan, semua orang bilang perempuan sebaiknya di rumah saja," ucapnya.
Andy menilai banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan terdiri atas beberapa sebab, di antaranya karena malu, tidak tahu harus melapor kemana, serta imbauan dari kerabat terdekat untuk sabar terlebih dahulu.
Baca juga: Bupati Bekasi minta PKK edukasi dan sosialisasi keluarga harmonis respons KDRT
Baca juga: Bupati Bekasi minta PKK edukasi dan sosialisasi keluarga harmonis respons KDRT
"Perempuan memang harus lebih banyak sabar, tapi jangan lupa kalau sabar gak apa-apa tapi korbannya harus mendapatkan pertolongan dan rehabilitasi. Dan itu ada di UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan KDRT)," tegasnya.
Menurut Andy, rasa sabar tanpa diiringi dengan laporan ke pihak berwajib tidak akan menghilangkan KDRT, dan justru membiarkan perempuan hidup dalam penyiksaan KDRT yang berulang.
Oleh karena itu, Andy mendorong kepada seluruh perempuan untuk melaporkan kasus KDRT yang terjadi, demi membebaskan perempuan dari siklus KDRT yang kerap terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan para korban dan saksi KDRT dapat melaporkan tindakan KDRT melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang terintegrasi ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Ini kata psikolog cara menanggulangi trauma anak karena KDRT
Baca juga: Ini kata psikolog cara menanggulangi trauma anak karena KDRT
"Bagi bapak dan ibu yg melihat atau mendengar kami harapkan partisipasinya untuk menyampaikan laporan ke hotline SAPA 129," ujarnya.
SAPA 129, jelas Bintang, dapat diakses melalui hotline 129, WhatsApp (WA) 08111129129, serta aplikasi SAPA 129 yang tersedia di PlayStore.
