Walkot Bekasi Minta Akuisisi PDAM Tidak Dipolitisasi

Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta agar persoalan akuisisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi tidak dipolitisasi karena hanya merugikan masyarakat.

"Politisasi yang selama ini terjadi hanya membuat proses akuisisi tidak kunjung selesai dan mengakibatkan warga menjadi korban dari dampak negatifnya," katanya di Bekasi, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Rahmat usai mengikuti kegiatan serah terima pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi Cabang Wisma Asri dan Cabang Pembantu Harapan Baru yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Teluk Pucung, Selasa.

Politisasi yang dimaksud adalah peristiwa penghentian pasokan air baku kepada PDAM cabang setempat sejak akhir November 2016 akibat tidak adanya kesepakatan kerja sama antara PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang dikelola Pemkab Bekasi dengan Tirta Patriot yang dikelola Pemkot Bekasi.

Selama ini, sebagian kebutuhan air baku untuk keperluan produksi air bersih PDAM Tirta Bhagasasi dipenuhi dari PDAM Tirta Patriot.

Warga yang selama ini dilayani Kantor PDAM Tirta Bhagasasi Cabang Harapan Baru dan Cabang Pembantu Wisma Asri tak lagi mendapat pasokan air bersih dikarenakan aliran yang terputus.

Situasi yang terjadi dalam beberapa minggu itu membuat warga kesal hingga akhirnya menyegel kantor cabang pembantu Harapan Baru.

"Saya tidak mau warga Harapan Baru, Medansatria, dan Wisma Asri Kota Bekasi yang aliran airnya tidak mengalir dikarenakan beban dan tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai warga berminggu-minggu tidak lagi mendapatkan pelayanan air bersih," katanya.

Rahmat mengaku telah menginstruksikan PDAM Tirta Patriot untuk menerjunkan mobil tanki guna menyuplai air bersih untuk warga yang terdampak penghentian pasoan air tersebut.

"Tidak boleh dipolitisasi persoalan hajat hidup warga Kota Bekasi," katanya.

Perihal serah terima akusisi kedua kantor ke tangan PDAM Tirta Patriot yang berlangsung berlarut-larut, Rahmat meminta agar hal ini segera diselesaikan.

"Per 31 Desember 2016, badan pengawas yang sudah ditunjuk pemerintah harus menyelesaikan penyerahterimaan jaringan berikut pelanggan di kedua kantor tersebut untuk selanjutnya dilayani PDAM Tirta Patriot," katanya.

Terkait dengan proses pembagian aset, kata dia, setelah diserahkan berdasarkan perjanjian kesepakatan, selanjutnya menjadi urusan kebijakan politik wali kota dan bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masing-masing wilayah.

"Kalau sampai PDAM Tirta Bhagasasi tidak beritikad baik menyelesaikan persoalan ini dan pelayanan kepada warga kembali terhenti, akan saya potong pipanya dan sambung dengan selang ke rumah-rumah warga," katanya.