Pemkab Bekasi perjuangkan nasib guru honorer agama jadi ASN formasi PPPK

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menerima kunjungan perwakilan guru honorer agama untuk audiensi berkaitan permohonan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Ruang Rapat KH. Raden Ma'mun Nawawi pada Rabu (13/9/2023). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berupaya memperjuangkan nasib guru honorer agama agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Abdillah Majid mengatakan proses perekrutan guru honorer agama menjadi PPPK melibatkan peran kementerian dan lembaga terkait.

"Ini kita mau ke Kemenpan RB untuk menyampaikan usulan agar guru honorer agama di Kabupaten Bekasi terakomodasi dalam formasi PPPK yang perekrutannya dilakukan tahun 2023 ini," katanya di Cikarang, Sabtu.

Baca juga: 383 calon pegawai Bekasi menanti hasil seleksi kompetensi

Abdillah mengatakan tahun ini ada 1.570 formasi PPPK yang akan dibuka bagi guru dengan kategori P1. Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan ada atau tidak formasi untuk guru honorer agama Kabupaten Bekasi.

"Maka kita memohon kepada Kemenpan RB agar dibuka. Nanti (ada atau tidaknya formasi) di sana, termasuk jumlahnya itu bukan kita yang menentukan," ucap dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Faturrochman mengatakan sejak tahun 2021 pemerintah daerah telah mengusulkan semua guru honorer di wilayah itu untuk diangkat menjadi PPPK.

"Kita mengusulkan semua guru honorer di Kabupaten Bekasi. Tetapi berkaitan dengan formasi kewenangannya ada di Kemenpan RB," katanya.

Baca juga: PKS Kota Bekasi dorong pemda siapkan alih fungsi TKK jadi PPPK

Dirinya juga menyatakan terkait permohonan guru honorer agama, perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan lembaga terkait mengingat keberadaan tenaga pendidik ini di bawah Kementerian Agama.

"Jadi saat ini kami sedang berikhtiar, berusaha agar guru-guru tersebut juga mendapatkan kesempatan yang sama seperti guru honorer lain," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Pendidikan Agama Islam Kabupaten Bekasi Muhammad Unin Saputra berharap formasi PPPK untuk guru agama dapat diakomodasi dan pemerintah diminta untuk tidak tebang pilih.

Baca juga: Pemkab Bekasi data guru honorer

"Kita mendorong agar formasi guru agama dibuka tahun 2023. Kalau ternyata tidak, ya semua tidak. Kita harus bersama-sama, baik guru kelas, guru pendidikan olahraga, dan semua guru di bidang lain," kata dia.