Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya mengembangkan potensi sekaligus upaya pemulihan sektor ekonomi bagi masyarakat di daerah itu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi selaku Koordinator TPAKD mengatakan tim ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan perekonomian daerah sekaligus mendorong persoalan inklusi keuangan masyarakat.
"Anggotanya terdiri atas berbagai unsur seperti pemerintah daerah, regulator di sektor keuangan, lembaga instansi vertikal di daerah, lembaga jasa keuangan, asosiasi OJK dan akademisi. Diharapkan dapat turut serta meningkatkan investasi di Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Senin.
Dia menjelaskan TPAKD dibentuk sebagai upaya percepatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti memudahkan akses keuangan masyarakat dalam hal permodalan ekonomi.
"Karena ini merupakan kebijakan pusat, maka kami segera menindaklanjuti dengan pembentukan tim melalui pengukuhan hari ini," ucapnya.
Asisten Daerah Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan sekaligus Sekretaris TPAKD menyatakan masyarakat diharapkan dapat lebih melek soal keuangan termasuk berkaitan dengan aturan maupun pemahaman.
"Ujungnya ini semua mengasuransikan ekonomi di daerah supaya sirkulasi ekonomi baik akses maupun digitalisasi," katanya.
Iwan menyebutkan mekanisme kerja TPAKD usai pengukuhan ini adalah pembentukan kelompok kerja dari berbagai unsur mulai kepala perangkat daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta unsur terkait lain.
"Ada pokja (kelompok kerja) digitalisasi, ada empat pokja yang nanti di agenda rapat berikutnya kita bahas mengenai bagaimana langkah serta target yang ingin dicapai," ucapnya.
Sejumlah program juga akan dimasukkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dengan bantuan fasilitasi perbankan seperti pemberian kredit usaha rakyat serta kredit usaha kecil bagi masyarakat secara tepat guna dan sasaran.
"Kriteria dari BI maupun BRI seperti apa, nanti tim ini yang memantau, jadi tidak ada masyarakat yang merasa dipersulit, termasuk memetakan perusahaan pinjaman online yang sehat dan tidak agar masyarakat tidak tertipu," katanya.
