Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi kronis menjadi 21,6 persen, dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada 2022.
"Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sejak 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Jokowi, sejumlah pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM).
Baca juga: Presiden Jokowi: Hilirisasi akan berbuah manis pada akhirnya
Baca juga: Presiden Jokowi sedih kebebasan demokrasi dilampiaskan dengan kedengkian dan fitnah
Dalam anggaran perlindungan sosial pada tahun 2015—2023, kata Jokowi, terdapat sejumlah program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia.
Dalam anggaran tersebut, Pemerintah juga menerapkan upaya kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta pelatihan dan penaikan kemampuan atau re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Sejalan dengan itu, kata Jokowi, Pemerintah mempersiapkan SDM Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas nasional.
Baca juga: Presiden Joko Widodo hadiri sidang tahunan MPR 2023 mengenakan pakaian adat Maluku
SDM Indonesia, kata Jokowi, juga dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memberikan banyak lapangan kerja dan nilai tambah sebesar-besarnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa penyiapan SDM yang unggul juga ditujukan agar Indonesia meningkatkan kredibilitasnya dan memperoleh kepercayaan internasional (international trust).
"Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi. Peluang (international trust) tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya," kata Presiden Jokowi.
