DPRD dukung upaya Pemkot Bogor perbaiki sistem PPDB

Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat mendukung upaya pemda setempat untuk memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB)  agar ke depan tidak terjadi permasalahan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono saat diwawancara di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, usai menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan instansi itu, Senin, mengatakan dewan mendukung upaya pemkot untuk memperbaiki sistem PPBD dengan memerhatikan, dasar persoalan, SDM dan infrastruktur.

"Jadi yang pertama harus tahu dulu dasar persoalan. Tadi rekomendasi dari inspektorat itu kan ada, kita jadikan dasar," kata dia.

Selanjutnya, kata Heri, daya dukung sumber daya manusia (SDM) yang perlu perbaikan dan Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakannya dengan merotasi sejumlah jabatan di dinas pendidikan dan delapan kepala sekolah bermasalah saat PPBD tahun 2023 ini.

Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki infrastruktur bangunan, baik dengan renovasi maupun menghadirkan sekolah baru.

Heri menuturkan, dewan memandang untuk mempercepat waktu memenuhi kebutuhan sekolah yang kurang, khususnya tingkat sekolah menengah pertama (SMP), maka alangkah baik jika membeli sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi.

Hal itu karena, pembangunan sekolah baru membutuhkan waktu yang lama, mulai dari menyediakan lahan hingga proses pembangunan.

Menurut data Disdik Kota Bogor jumlah SDN mencapai 210 sekolah dengan 70 persen di antaranya memiliki kondisi kurang baik dan 20 unit SMPN dengan kondisi bangunan cukup baik, tetapi jumlahnya kurang untuk menampung siswa-siswi lulusan SD.

"Lebih baik, beli sekolah yang sudah tidak beroperasi, agar tahun depan sudah bisa dipakai menampung siswa," katanya.

Pada tahun 2023 ini, PPBD di Kota Bogor mengalami masalah yang jadi perbincangan warganet karena ada kecurangan titip identitas anak di kartu keluarga (KK) lain demi menyiasati jarak zonasi hingga membuat identitas palsu anak di kartu keluarga (KK) orang lain.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyadari bahwa kekurangan sekolah menjadi dasar kecurangan PPBD berlangsung di daerahnya.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor sedang merenovasi 10 unit SDN dan akan membangun dua unit SMPN baru untuk meningkatkan daya tampung siswa.