Menkeu pastikan anggaran riset dan inovasi memadai

Bogor (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran pengembangan riset dan inovasi yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memadai, karena ada dukungan dana abadi penelitian yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Tahun depan pagu indikatif agak turun sedikit Rp5,9 triliun. Namun, biasanya kalau BRIN membutuhkan masih ada sumber sekitar setengah triliun rupiah dari LPDP," ujar Menkeu Sri Mulyani di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menkeu menuturkan tahun ini pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp6,66 triliun kepada BRIN. Hingga Juni 2023, kata dia, realisasi anggaran yang sudah terserap baru mencapai Rp1,7 triliun atau setara 25,75 persen dari pagu alokasi sebesar Rp6,66 triliun tersebut.

Pada 2022 pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp6,46 triliun kepada BRIN, namun alokasi itu tidak semuanya habis dan hanya terpakai sebanyak Rp5,8 triliun.

Baca juga: Menkeu: Mutasi pegawai Kemenkeu jawab tantangan keuangan negara
Baca juga: Kenaikan gaji PNS 2024 tunggu pertimbangan Presiden

"Tahun ini kami berikan Rp6,66 triliun dan baru Rp1,7 triliun yang digunakan sampai pertengahan tahun. Kami berharap untuk komponen gaji dan lain-lain itu bisa terserap sampai akhir tahun, sehingga kita meyakinkan bahwa anggarannya memadai," kata Menkeu Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan pemerintah selalu siap memenuhi kebutuhan dana untuk memenuhi sarana dan prasarana penelitian, meskipun permintaan dana itu besar yang diajukan oleh BRIN.

"Kami terus memantau kebutuhan, mulai dari pembangunan laboratorium hingga pembelian peralatan. Kepala BRIN menyampaikan ada peralatan yang mahal," ucap Menkeu Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut BLU berkontribusi dorong ekonomi Indonesia pulih relatif singkat

"Bagi kami tidak ada masalah mahal atau enggak mahal, itu butuhnya berapa, dan paling penting bisa digunakan oleh para peneliti dan operasional dari penelitian," imbuh Menkeu.

Pada 2022 pemerintah mengalokasikan Rp1,17 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membangun beragam fasilitas BRIN. Angka realisasi yang telah tercapai adalah sebesar Rp957 miliar, sehingga masih ada sisa.

Tahun ini pemerintah kembali meluncurkan anggaran pembangunan untuk BRIN dengan pagu awal adalah sebesar Rp240 miliar, lalu ditambah menjadi Rp519 miliar. Sampai Juni 2023, realisasi anggaran itu baru mencapai Rp20 miliar.

"Jadi, masih ada setengah triliun rupiah yang mesti diserap dalam waktu enam bulan ke depan," ujar Menkeu Sri Mulyani.