"Kegiatan positif yang dilakukan oleh Dinas Perikanan di tingkat kabupaten dan provinsi merupakan langkah positif pemerintah dalam menciptakan perikanan tangkap berkelanjutan," kata General Manager Implementasi Proyek Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Project/FIP) APRI, M Bagus Satria dalam taklimat media di Bogor, Senin.
Ia menyampaikan hal itu terkait kegiatan peduli pelestarian yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang melaksanakan pembinaan pengendalian sumber daya perikanan dan jalur penangkapan ikan.
Pada Jumat (23/6) 2023, seluruh perwakilan nelayan dari berbagai desa di Pasuruan turut hadir dalam kegiatan pembinaan pengendalian sumber daya perikanan dan jalur penangkapan ikan yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, yang dihadiri nelayan dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: DKP-MSC-APRI lanjutkan program perikanan berkelanjutan di Jatim
Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Ahmad Solah dalam kegiatan itu menekankan pentingnya pembinaan tersebut melalui pendekatan secara langsung terhadap nelayan.
"Dengan berdiskusi langsung bersama nelayan adalah untuk menjaga kekayaan perikanan di Kabupaten Pasuruan," katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga menggandeng Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Pasuruan, yang diwakili Priyono dan Yanuar dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mendukung pelestarian dan PermenKP Nomor 18 tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tangkap dan Jalur Penangkapan Ikan.
Menurut dia peran penting yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan nelayan menjadi suatu langkah positif guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya perikanan.
Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, katanya, juga terus bersinergi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Jawa Timur dalam urusan pengelolaan wilayah perikanan, seperti memberikan perlindungan hukum bagi nelayan-nelayan kecil melalui dokumen PAS kecil.
Baca juga: APRI tebar benih rajungan di alam liar perairan Paciran Jatim
Pas kecil adalah merupakan dokumen legal bagi nelayan untuk berlayar.
Sebelumnya, sekitar kurang lebih 290 kapal nelayan di Kecematan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang telah terdaftar pada saat pembukaan Gerai Bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Pasuruan kini telah dilakukan pengukuran kapal guna memenuhi persyaratan untuk penerbitan PAS Kecil bagi nelayan.
Kegiatan percepatan perizinan kapal penangkap ikan ini, katanya, menjadi langkah pemerintah, baik daerah maupun provinsi dalam memberikan perlindungan bagi nelayannya serta upaya tata kelola perikanan tangkap berkelanjutan yang menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi.
Seluruh pihak, mulai dari DKP Jatim, Dinas Perikanan Pasuruan dan KSOP memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan, di mana DKP provinsi hingga kabupaten juga telah memfasilitasi nelayan melalui pendekatan-pendekatan ke nelayan.
Nantinya, kata dia, penerbitan dokumen perizinan ini hanya akan diberikan kepada nelayan pengguna alat tangkap yang diperbolehkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen Dinas Perikanan Pasuruan dalam menjaga potensi perikanan di Kabupaten Pasuruan.
Ahmad Solah menambahkan sinergi yang dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan di Pasuruan, mulai dari Polairud, PDSKP KKP, DKP Jatim, hingga Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dan APRI adalah dalam upaya langkah-langkah menjaga potensi kekayaan perikanan di Indonesia.
Baca juga: APRI tebar ratusan ribu benih rajungan di Jateng dan Jatim untuk jaga kelestarian
Sementara itu M Bagus Satria menegaskan kembali bahwa APRI siap mendukung DKP dalam berbagai pendekatan-pendekatan dengan nelayan yang terus dilakukan, seperti pembinaan untuk nelayan dan sosialisasi.
Para nelayan pun juga telah diperlihatkan beberapa program-program keberlanjutan untuk menjaga rajungan yang dapat dilakukan para nelayan rajungan di Pasuruan.
Salah satu program yang menarik perhatian adalah "apartemen rajungan" yang dikelola oleh kelompok usaha bersama (KUB) nelayan itu sendiri.
"Peranan pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pembinaan dan pendekatan serta mengajak APRI dalam pembinaan pengendalian sumber daya perikanan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat kami apresiasi," demikian M Bagus Satria.
