Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Nasional Padang Lamun guna mendukung penurunan emisi karbon dan menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat.
“Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut,” kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Yusuf menyampaikan hal itu saat menjadi berbicara pada Agenda Tambahan Ocean-Climate Dialogue: Insight from the 2024 Ocean Dialogue to Drive Climate Ambition and Finance dalam COP 29 UNFCCC yang dilaksanakan di Baku, Azerbaijan.
Yusuf mengungkapkan bahwa Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun Peta Nasional Padang Lamun. Peta itu telah siap dan dijadwalkan meluncur pada akhir tahun 2024.
"Langkah ini mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data," ucapnya.
Dia mengakui besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyusun Peta Nasional Padang Lamun, seperti minimnya penelitian terkait karbon Padang Lamun dan keterbatasan data. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan universitas, LSM dan mitra pembangunan.
“Kolaborasi adalah kunci. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini,” tambahnya.
Indonesia juga telah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional.
“Integrasi sektor laut ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC) menunjukkan komitmen Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu bagian solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” terang Yusuf.
