DPRD minta Pemkot Bogor kaji dampak ekonomi revitalisasi Jembatan Otista

Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat meminta pemerintah setempat mengkaji dampak ekonomi yang timbul dari revitalisasi Jembatan Otista kepada para pedagang secara meluas, bukan hanya di sekitar pembangunan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bahkri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, mengatakan revitalisasi Jembatan Otista tidak hanya berdampak terhadap perubahan arus lalu lintas. Tetapi, juga berdampak terhadap para pelaku usaha UMKM yang berlokasi di sekitar jembatan Otista bukan hanya di dekat pembangunan.

Komisi IV DPRD Kota Bogor pun telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopukmdagin) Kota Bogor, Jumat (19/5).

Baca juga: Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor segera relokasi pipa air di Jembatan Otista

"Kami ingin mengetahui, apakah OPD terkait sudah melakukan pendataan bagi pelaku usaha UMKM dan Berapa jumlah pelaku usaha yang terdampak dan potensi kerugian mereka dari pembangunan Jembatan Otista,” ujar Akhmad Saeful Bahkri.

Akhmad Saeful menuturkan Komisi IV DPRD Kota Bogor berharap agar Pemerintah Kota Bogor tidak hanya fokus pada kajian teknis semata. Namun, Pemerintah Kota Bogor pun harus mengkaji dampak ekonomis para pelaku usaha bukan hanya di Jalan Otista saja

Kajian ekonomis nanti diharapkan menjadi acuan dalam mengambil langkah dan rencana strategis dari mulai pemetaan, relokasi dan evaluasi dari dampak pembangunan jembatan Otista.

“Kami ingin memastikan, upaya dan langkah apa saja yg dilakukan pemerintah kota Bogor. Karena, ada dampak kerugian yang diterima oleh para pelaku usaha. Apakah, dengan cara merelokasi atau memberikan bantuan untuk pelaku UMKM. Jangan sampai, pelaku usaha khususnya UMKM sampai gulung tikar,” tegas pria yang akrab disapa Gus M.

Baca juga: Cita-cita di balik revitalisasi Jembatan Otista lingkar Istana Bogor

Akhmad Saeful mengatakan pembangunan Jembatan Otista yang direncanakan memakan waktu 7,5 bulan ini tentunya tidak hanya berpengaruh bagi pelaku usaha UMKM saja, akan tetapi penurunan okupansi hotel di Kota Bogor harus menjadi perhatian.

"Dari penyampaian yang disampaikan OPD terkait, dampak ekonomi di minggu pertama pembangunan pelaku usaha mengalami penurunan omset hampir 60 persen. Namun, seiring adanya rekayasa lalin dan solusi lainnya angka ini terus menurun,” katanya.

Ia pun meminta Pemerintah Kota Bogor segera mengambil langkah cepat dan strategis serta solutif dalam persoalan ini, dengan mengkaji dan mengkalkulasi apa yang tadi disampaikan oleh dinas terkait bahwa ada potensi dampak kerugian bagi pelaku usaha di Kota Bogor.

Baca juga: Terima usulan warga, Jalur SSA kembali dua arah

"Kami khawatir, jika hal ini dibiarkan dapat berpengaruh kepada APBD Kota Bogor yang selama ini ditunjang dari pajak hotel, restoran dan hiburan di Kota Bogor. Harapan kami, jangan sampai berpengaruh dan terdampak juga terhadap APBD Kota Bogor," katanya.

Akhmad Saeful mengingatkan bukan hanya pedagang di Jalan Otista yg terdampak, tetapi juga pedagang atau usaha di Jalan Pajajaran, Jalan Sudirman dan ruas jalan lain, sehingga harus dikaji juga dampak ekonominya.

“Maka dari itu, kami meminta Pemkot Bogor untuk menyiapkan skenario untuk menjaga stabilitas perekonomian dan pemulihan ekonomi pasca pandemi,” demikian Akhmad Saeful.