Bekasi (Antara Megapolitan) - Sejumlah kepala sekolah di Kota Bekasi yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berniat mengambil alih wewenang pengelolaan Bidang Pendidikan Menengah SMA/SMK negeri.
"Semua kepala SMA/SMK se-Kota Bekasi sepakat menolak pengelolaan di tangan provinsi, karena nantinya akan jadi kemunduran mengingat kinerja Bidang Dikmen sudah menjadi rujukan daerah lain di Indonesia," kata Ketua MKKS Kota Bekasi Made Supriatna di Bekasi, Sabtu.
Menurut dia, komitmen Pemkot Bekasi dalam memajukan kualitas pendidikan SMA/SMK di wilayahnya telah diapresiasi kalangan siswa dan guru.
"Hampir setiap tahun alokasi anggaran Kota Bekasi dari APBD untuk Dikmen sudah mencapai 32 persen, atau paling tinggi di banding Kota Kabupaten lain di Jawa Barat," katanya.
Made mengatakan, subsidi pendidikan per siswa negeri di Kota Bekasi mencapai Rp170 ribu per anak setiap bulan selama setahun.
"Honor 5 ribu lebih guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK) saja sudah Rp1 juta per bulan, Sementara tunjangan daerah bagi guru sudah mencapai Rp2 juta per bulan," katanya.
Menurut Made, komitmen Pemprov Jabar terhadap dana kesejahteraan tersebut dirasa pihaknya masih belum sebanding dengan alokasi dana yang diberikan Pemkot Bekasi.
"Kalau Pemprov Jabar baru menyanggupi tunjangan daerah bagi guru senilai Rp1 jutaan," katanya.
Made mengaku sangat mengharapkan Pemprov Jabar tetap mempercayakan kewenangan pengelolaan Dikmen kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
"Kami khawatir bila kebijakan itu tetap dipaksakan bisa berimplikasi negatif pada sejumlah capaian kinerja yang telah kita bangun," katanya. ***4***
(T.KR-AFR/B/F003/F003) 20-08-2016 22:04:12
Kepala Sekolah Bekasi Tolak Kewenangan Dikmen Dialihkan
Minggu, 21 Agustus 2016 12:34 WIB
Suasana belajar mengajar di ruang kelas. (Foto Antara/Dok)
Semua kepala SMA/SMK se-Kota Bekasi sepakat menolak pengelolaan di tangan provinsi,...
