Bencana hidrometeorologi basah tak lepas dari faktor populasi penduduk di suatu daerah

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana hidrometeorologi basah tidak lepas dari faktor populasi penduduk di suatu daerah.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing diikuti daring di Jakarta, Senin(31/1)  malam mengatakan hal itu dapat terlihat dari kondisi di Pulau Jawa.

"Karena yang namanya bencana hidrometeorologi basah pasti tidak tidak lepas dari faktor populasi. Dimana populasi tinggi, pasti di situ bencana hidrometeorologi basah cukup dominan. Karena keterbatasan atau kemampuan dari saluran drainase primer, sekunder, tersier kita itu biasanya, dengan populasi itu mengalami degradasi," kata Abdul.

Baca juga: Waspadai potensi hujan tinggi di Jawa hingga Nusa Tenggara pada dasarian I Februari

Abdul mencontohkan mengenai kemampuan drainase Jakarta. Drainase Jakarta dibuat pada periode 1960-an, di mana pada saat itu populasi penduduk tidak sampai 10 juta.

"Artinya kemampuan drainase ini dibanding populasi itu mungkin perbandingannya sudah tidak mencukupi untuk bisa secara optimal menampung beban populasi ini," kata dia.

Tekanan populasi tersebut memberikan dampak seperti ada pendangkalan drainase. Akibatnya terjsdi sedimentasi, surface run off, dan utamanya sampah, yang kemudian ini menjadi bencana rutin di setiap kota-kota besar.

Baca juga: Banjir dan longsor di Manado sebabkan kerusakan ratusan rumah

"Yang sepanjang daerah aliran sungainya mungkin tidak bisa kita clear-kan, kita tidak bisa kita preserve, tidak bisa kita bersihkan, atau tidak bisa kita proteksi dari intervensi langsung manusia, khususnya dalam hal ini mungkin pemukiman pemukiman di sepanjang bantaran sungai," ujar Abdul.

Sehingga menurut dia, apapun alasannya, apapun kondisi psikososial ekonomi budayanya, drainase di kota-kota besar harus dirapikan agar tidak menimbulkan bencana.