Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan, "Kegiatan diselenggarakan untuk melakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan terkait progres dan pemajuan HAM, membangun ruang dialog, ajang ekspresi serta aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan." Pemenuhan HAM dan pembangunan inklusif bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga esensi reformasi, demokrasi dan desentralisasi.
"Ini komitmen bersama. Pemajuan HAM dan inklusi sosial harus terus diupayakan terutama terkait permasalahan yang selama ini terus menjadi tantangan," ujarnya.
Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra menjelaskan, “Secara teknis serangkaian kegiatan akan diselenggarakan di seluruh Kecamatan dan puncaknya berlangsung di Gedung Bakorwil.”
Acara puncak akan dihiasai berbagai diskusi terkait pemenuhan hak-hak azasi manusia. Rangkaian kegiatan diawali dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Berlangsung di Padjajaran Suite Resort dan Convention Hotel, BNR, Sabtu (3/12).
Kegiatan berikutnya diskusi seputar Disabilitas dan ODHA, berlangsung di Sarah by Cafe, Katulampa, Bogor Timur, Senin (5/12). Diskusi diselenggarakan untuk menyadarkan semua pihak tentang hak orang-orang berkemampuan khusus dan anak-anak dengan HIV/AIDS tanpa stigma.
Hasil diskusi mengingatkan semua pihak tentang perbedaan yang ada pada setiap individu. Termasuk kaum disabilitas dan anak-anak dengan HIV/AIDS.
"Tugas utama kita adalah membuat kita lebih paham lagi tentang arti perbedaan itu semua, karena masih ada orang yang tidak tahu perbedaan dan tidak mau berbeda. Ada juga yang tahu kita berbeda tapi tidak tahu bagaimana menghargai perbedaan itu," ujar Bima Arya.
Menurut Camat Bogor Timur, Rena Da Frina, kegiatan itu diselenggarakan juga untuk menyemangati anak-anak ODHA. “Khusus ODHA kita kerja sama dengan LSM yang menaungi mereka serta dengan Dinkes Kota Bogor, puskesmas Bogor Timur dan konselor HIV AIDS. Kita sering diskusi dan kumpulkan mereka. Jadi, intinya ini bukan hal baru bagi saya. Kita angkat diskusi karena diskriminasi masih ada. Yang itu pelan-pelan kita angkat," jelasnya.
Dengan kegiatan ini kata Rena pihaknya mengajak semua untuk membuka mata bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk ke depan memberikan dukungan terhadap disabilitas dan ODHA.
Kegiatan berlanjut di Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Kegiatan pada Selasa (6/12) itu diisi penyelenggaraan Festival Ekonomi Kreatif yang melibatkan puluhan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Juga talkshow serta penampilan berbagai kesenian dan kreasi serta live musik dan bazar.
"Tema ini diambil karena ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, merupakan suatu hal yang juga harus dijamin keberadaanya dan untuk keberlangsungannya ke depan," ungkap Marse Hendra Saputra, Ketua Pelaksana Pekan HAM. Dalam diskusi, dibahas berbagai kendala yang dihadapi para pelaku Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM untuk bisa dicarikan solusi bersama.
Kawasan Bogor Barat identik dengan kawasan pariwisata, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Menurut Camat Bogor Barat, Abdul Rahman, di wilayahnya ada sekitar 3.800 pelaku UMKM. Ini adalah potensi untuk membantu pengembangan wilayah. Abdul Rahman berharap bisa meningkatkan peran serta pelaku usaha melalui kreativitasnya, inovasi, sehingga dengan perkembangan ilmu teknologi, UMKM di wilayahnya bisa terus berkembang.
Dari Bogor Barat, kegiatan bergeser ke Kecamatan Tanah Sareal. Hari Rabu (7/12) kegiatan dipusatkan di De'Jati Coffee Garden, Jalan Sholeh Iskandar. Mengusung tema 'Genggam Erat Tanganku dalam Berkebudayaan dan Berkemanusiaan'. Dihadiri anak jalanan, disabilitas, PKK, LPM, serta Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Pada kesempatan ini Dinas Sosial membagikan 81 kursi roda kepada penyandang disabilitas di Tanah Sareal.
"Alhamdulillah tahun ini sudah terpenuhi semua. Kalau masih ada warga yang masih sangat membutuhkan kursi roda, silahkan mengusulkan ke kelurahan," Ungkap Fahrudin, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor.
Sebagai pemenuhan HAM dan kepedulian terhadap disabilitas, anggaran untuk disabilitas pun menurutnya dinaikan dari Rp 92 Juta menjadi Rp 1,2 miliar.
Sementara itu, Camat Tanah Sareal, Sahib Khan menjelaskan, pihaknya berupaya mengajak semua untuk melihat, merangkul teman-teman, saudara, kerabat, semua masyarakat baik yang ada di pinggiran, gelandangan, yang ada di jalan untuk sama-sama saling peduli.
"Karena ini tanggung jawab kita bersama, semoga kita bisa terus bahu membahu berkolaborasi dan saling memberikan yang terbaik," ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan di Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (8/12} Penampilan tarian tradisional, wayang golek, batik Bogor dan alunan musik Sunda mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Kampung Agro Eduwisata Organik (AEWO), Kelurahan Mulyaharja. Juga berlangsung talkshow yang dilaksanakan di tengah suasana hamparan sawah.
Pada talksow itu, Bima Arya membahas jati diri suku Sunda, yang perlu dibangun dengan beberapa tahap. Pertama simbol kesundaan yang sudah ada sejak zaman dahulu perlu dijaga, diperkuat dan terus disosialisasikan, seperti kujang, pakaian sunda dan sebagainya.
"Kita sahkan perwali itu, baju pangsi yang awalnya hanya digunakan ASN, sekarang diikuti oleh pegawai swasta, kantor, perbankan, semua ikut," katanya.
Tahap kedua, kultur yang harus lebih intensif dalam membuat panggung atau event-event, sehingga simbol-simbol itu bisa difasilitasi dalam bentuk kegiatan dan sebagainya. Terakhir, memperkuat kultur budaya dalam perilaku agar melekat menjadi jati diri dengan personal kultur. Karena lanjutnya, setiap manusia, setiap orang memiliki hak untuk bisa mengekspresikan budaya, adat istiadatnya dan identitasnya masing-masing tanpa dihalangi.
Camat Bogor Selatan, Hidayatullah pada kesempatan itu mengingatkan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Untuk itu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini mencerminkan karakter suatu daerah, karakter bangsa dengan merawat kesenian lokal, budaya lokal," ujarnya
Rangkaian kegiatan berakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Jumat (9/12). Berlangsung di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, dengan diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) 'Pemenuhan Hak Atas Pangan'.
Menurut Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah secara teori terpenuhinya masalah pangan baik negara maupun perseorangan harus bisa terfasilitasi dalam kondisi cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Melalui Pekan HAM ini diharapkan bisa mengembangkan potensi yang ada disamping mengantisipasi krisis pangan.
Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas ASIA (ASEC), Erni Trinurini menilai, ketahanan pangan di Indonesia kritis antara lain karena menyusutnya lahan pertanian atau sawah di Indonesia. Selain itu, salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pangan dan gizi.
Jika gizi tidak masuk ke dalam tubuh, maka hak manusia belum terpenuhi. Hal itu dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar .
Menurutnya. Di Kota Bogor tahun 2009 luas lahan sawah 1.100 hektar, tahun 2014 menyusut menjadi 787 hektar dan tahun 2017 kembali menyusut menjadi sekitar 300 hektar. Kebutuhan beras di Kota Bogor sekitar 110.000 ton dari sekitar 1.060.000 jiwa.
Sementara Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton selebihnya berasal dari berbagai daerah. Maka menurutnya, semua pihak memiliki peran menjaga ketahanan pangan, minimal menjaga ketahanan pangan keluarga. (Advertorial).
