Pemkot Bogor diminta laksanakan tanggap darurat bencana dengan maksimalkan BTT

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan (tengah, berdiri) saat menghadiri rapat siaga bencana, di halaman Institut BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14/10/2022). (ANTARA/HO/Pemkot Bogor).

Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.

Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, meminta pemerintah kota setempat melaksanakan tanggap darurat bencana dengan memaksimalkan penyerapan anggaran biaya tak terduga (BTT).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan saat menghadiri rapat siaga bencana di halaman Institut BPJS Ketenagakerjaan Bogor, Jumat (14/10), mengatakan penggunaan anggaran telah ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018.

Mohan mengatakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Bogor dapat menyerap anggaran yang ada di dalam APBD 2022.

"Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial," katanya.

Baca juga: Bogor menaikkan anggaran BTT siaga bencana menjadi Rp25 miliar

Terlebih telah ada pengajuan DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor untuk menaikkan anggaran BTT pada perubahan APBD 2022 dari Rp12 miliar menjadi Rp25 miliar.

"Dengan serentak bergerak bersama mengawal penanganan bencana saat ini maupun pencegahan bencana ke depan, dana tersebut tidak menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk mengamankan masyarakat dari ancaman cuaca ekstrem," katanya.

Menurut dia, proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi yang saat ini sedang siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intervensi dengan cepat.

Baca juga: Pantau langsung pencarian mahasiswi IPB di Dadali, Atang beri dukungan moril kepada Tim SAR dan kerabat korban

Mohan meminta Pemerintah Kota Bogor untuk menindaklanjuti SK bencana yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar masyarakat yang terdampak bencana bisa segera mendapatkan intervensi APBD. Mengingat, masih banyak SK bencana yang dikeluarkan sejak Agustus 2022 belum ditindaklanjuti.

“SK bencana yang dikeluarkan oleh BPBD terus kami monitor, masih banyak yang belum diintervensi bencana-bencana yang sudah terjadi pada Agustus dan September. Ini perlu kerja sama semua pihak, mulai dari wilayah dan dinas teknis dan kami dari DPRD akan mendukung penuh Pemkot Bogor untuk mempercepat intervensi tersebut,” katanya.