Purwakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengevaluasi rencana kenaikan tarif wisata Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, karena dikhawatirkan pulau itu akan dikuasai korporasi.
"Kebijakan (menaikkan tarif) itu berlebihan," katanya melalui sambungan telepon di Purwakarta Jawa Barat, Selasa.
Ia menyampaikan polemik rencana menaikkan tarif wisata Taman Nasional Pulau Komodo menjadi Rp15 juta per paket atau Rp3,75 juta per orang akan berdampak kepada penurunan wisatawan.
Baca juga: Pulau Komodo akan jadi destinasi wisata eksklusif
Baca juga: Menteri LHK setuju penutupan Pulau Komodo
“Kekhawatiran orang setelah ada kenaikan tarif, maka jumlah wisatawan menurun dan kemudian taman komodo itu menjadi taman eksklusif yang dikuasai korporasi tertentu sehingga dikhawatirkan mematikan industri pariwisata yang dikelola pengusaha kecil dan lokal,” katanya.
Dedi mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan paket senilai Rp15 juta tersebut.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan rincian hingga perizinan jika nantinya masyarakat tak mau menggunakan jasa wisata yang telah ditentukan," paparnya.
Baca juga: Pendapatan Wisata Pulau Komodo Naik
Menurut dia, penerapan paket tersebut justru akan menjadikan identitas komodo sebagai wisata ‘orang kaya’ dan mematikan ekonomi lokal.
Terkait hal itu, kata dia, pihaknya mendesak agar pemerintah mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif di Pulau Komodo.
“Kalau ternyata paket itu mengubah 'brand' menjadi milik orang kaya dan membuat warga sekitar kehilangan lingkup ekonomi besar. Jadi lebih baik evaluasi saja, jangan diberlakukan," katanya.
Anggota DPR minta KLHK evaluasi rencana kenaikan tarif wisata Pulau Komodo
Selasa, 23 Agustus 2022 20:09 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. (ANTARA/Dok Dedi Mulyadi).
Pemerintah harus bisa menjelaskan rincian hingga perizinan jika nantinya masyarakat tak mau menggunakan jasa wisata yang telah ditentukan.
