Pemkot Bekasi Luncurkan Fasilitas "Patriot Operation Control"

Bekasi (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, meresmikan fasilitas "Patriot Operation Control" (POC) sebagai pusat kontrol layanan masyarakat.

"Kota Bekasi sekarang berbeda dengan Bekasi 30 tahun lalu. Hari ini kita berpikir harus 50 tahun ke depan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, POC merupakan bagian dari program "Smart City" yang digagas pihaknya sejak 2015 dan baru terealisasi fisiknya pada Kamis (3/3).

POC berada di ruang kerja Wali Kota Bekasi dengan menempati area seluas 5 x 4 meter persegi dengan dilengkapi layar besar untuk menampilkan beragam data seputar progres kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Saat ini baru progres `platform`-nya saja. Dari 43 SKPD di lingkup Pemkot Bekasi, baru 17 di antaranya yang sudah terintegrasi dengan sistem POC," katanya.

Menurutnya, fasilitas tersebut masih terus mengalami penyempurnaan hingga 2018 nanti dengan mengintergrasikan seluruh data layanan SKPD di wilayah itu.

Layar besar tersebut menyajikan informasi seputar "platform smart city" yang meliputi informasi berbagai layanan di Kota Bekasi serta fungsi kontroler.

Selain itu ada juga layanan "mobility" untuk memantau titik lokasi kemacetan di Kota Bekasi melalui CCTV dan informasi seputar sistem "smart parking".

POC juga menampilkan informasi seputar layanan "smart health" yang terkoneksi antarrumah sakit dan puskesmas di Kota Bekasi serta pelayanan gawat darurat terpadu Kota Bekasi.

Fasilitas lainnya yang ditampilkan dalam POC juga meliputi layanan "smart governance" untuk meningkatkan kolaborasi antara warga dan pemerintah melalui aplikasi pelaporan dan saran, meningkatkan transparansi pemerintah di dalam pelayanan perizinan dan penyelesaian permasalahan serta meningkatkan efektivitas dan percepatan dalam pelayanan publik.

Terakhir, POC juga menampilkan layanan "smart environment" berupa pemasangan sensor air dan udara serta pemasangan sensor peneranganan jalan umum (PJU).

POC tersebut akan dipantau langsung oleh pinpinan daerah untuk mempercepat proses birokrasi penyelesaian masalah perkotaan.

Rahmat memastikan, proyek yang diperkirakan menghabiskan dana Rp5 miliar itu seluruhnya didanai oleh dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) dari sejumlah perusahaan telekomunikasi swasta.

"Sampai sekarang kita tidak ada biaya, semua pakai CSR," katanya.

Dia optimistis program tersebut akan mengubah cara pikir para aparatur dari sistem manual ke modern.
(Adv).