Pemkot Bogor merencanakan pembangunan RSUD Tipe A

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor merencanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe A untuk optimalisasi dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi warga setempat dan sekitarnya.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir di Kota Bogor, Jumat, mengatakan pemkot saat ini baru memiliki satu RSUD di Jalan Dr Sumeru, Kecamatan Bogor Barat.

Menurut dia, kebutuhan warga Kota Bogor terhadap pelayanan rumah sakit semakin meningkat sehingga perlu adanya pemerataan pelayanan kesehatan dengan mendekatkan rumah sakit kepada masyarakat.

Baca juga: Bima Arya usulkan RSUD Kota Bogor miliki nama sendiri

Pemerintah Kota Bogor merencanakan pembangunan satu RSUD lagi bertipe A di wilayah selatan Kota Bogor sehingga dapat mendekatkan akses pelayanan kepada warga yang tinggal di Kecamatan Bogor Selatan dan sekitarnya.

Ilham menjelaskan Pemerintah Kota Bogor memiliki aset berupa lahan kosong seluas sekitar sembilan hektare di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, yang bisa menjadi lokasi pembangunan RSUD.

"Pembangunan RSUD Tipe A ini, meskipun masih dalam tahap perencanaan, tapi harus disikapi dengan serius," katanya.

Baca juga: RSUD Kota Bogor kembali buka layanan pengobatan untuk pasien non-COVID-19

RSUD yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor saat ini, di Jalan Dr Sumeru, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, dengan luas lahan sekitar tiga hektare.

"Kalau lahan kosong di Kelurahan Rancamaya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, maka bisa dibangun RSUD yang lebih besar lagi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa pembangunan RSUD Tipe A memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Baca juga: RSUD kota Bogor batasi layanan poli rawat jalan non-COVID-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, mengatur bahwa RSUD Tipe A harus memiliki tempat tidur untuk pasien minimal 250 unit.

Ia mengatakan pembangunan RSUD Tipe A itu posisinya saat ini sebatas perencanaan kebijakan.

"Perencanaan ini bisa dimasukkan dalam revisi RPJMD dan rencana berikutnya," katanya.