Cibinong, Bogor (ANTARA) - DPRD Jawa Barat merestui langkah Pemerintah Kabupaten Bogor yang akan melakukan pengkajian kembali penempatan lokasi calon ibu kota daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat.
"Yang terpenting kajian ibu kota harus dilakukan secara independen dan diawasi. Persyaratan dan lain sebagainya juga mesti sudah siap, meski belum ada kabar moratorium bakal dicabut. Kalau soal ibu kota, kita serahkan kepada kajiannya," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat usai rapat pembahasan DOB Bogor Barat di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, di Cibinong, Rabu (26/8).
Menurut dia, Komisi I DPRD Jawa Barat menanggapi rencana Pemkab Bogor yang ingin memindahkan ibukota Kabupaten Bogor Barat dari Kecamatan Cigudeg ke Kecamatan Rumpin, dengan cara meminta pemenuhan syarat dan kajian.
Baca juga: Masyarakat sambut baik Kecamatan Rumpin jadi ibu kota Bogor Barat
Sadar bahkan mendorong Pemkab Bogor agar melakukan kajian akademis dengan segera. Sehingga, ketika moratorium pembentukan DOB Bogor Barat dicabut, lokasi ibukota sudah tersedia.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin, di tempat yang sama menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian akademis terhadap Kecamatan Rumpin, setelah ia ajukan sebagai ibukota baru Kabupaten Bogor Barat.
Menurut dia, kajian akademis akan dilakukan dalam waktu dekat, menggunakan APBD Perubahan Kabupaten Bogor pada 2020. "Kami akan ajukan di (APBD) perubahan untuk melakukan kajian akademis mengenai ibu kota (DOB) Bogor Barat," kata dia.
Baca juga: KPPKBB keberatan anggaran persiapan DOB Bogor Barat dialihkan untuk COVID-19
Pasalnya, penunjukkan Rumpin sebagai ibukota kabupaten itu tak lepas dari pertimbangan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga menjadi daerah otonom yang dapat meningkatkan pelayanan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
"Rumpin secara terminologi dapat kita maknai sebagai Rumah Pimpinan atau Sarumpun Sapimpinan," kata Ade Yasin.
Kemudian, ia menyebutkan bahwa Rumpin merupakan kawasan yang strategis karena berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Banten. Menurutnya, karena letaknya yang strategis itu membuat Rumpin sangat potensial dijadikan kawasan bisnis unggulan di Kawasan Kabupaten Bogor Barat.
"Dari segi topografi juga di Kecamatan Rumpin ini terdapat dua situ dengan luas 2,7 hektar dan sejumlah mata air yang berfungsi sebagai reservoir atau tempat resapan air dan dapat dimanfaatkan sebagai pertanian, budidaya perikanan dan pariwisata," paparnya.
Baca juga: Fraksi Partai Gerindra DPR dorong pencabutan moratorium DOB Bogor Barat
Di samping itu, menurutnya Rumpin memiliki potensi sumber daya alam berupa batu andesit terbaik di Indonesia. Ia mencatat, Perusahaan Holcim dan Waskita merupakan bagian dari puluhan perusahaan mineral yang melakukan eksplorasi di wilayah Rumpin.
Yasin menyebutkan, di Kecamatan Rumpin juga terdapat Markas Komando Detasemen Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU, Pusat Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pusdiklat Bela Negara Kementerian Pertahanan, serta Balai Diklat Kehutanan Kementerian Kehutanan Rumpin.
"Di Rumpin juga terdapat wisata pendakian populer, Gunung Munara Rumpin yang selain memiliki keindahan pemandangan alam juga menyimpan sejumlah ritus bernilai historis seperti petilasan Syaikh Maulana Hasanudin dan petilasan Presiden Soekarno," tuturnya.
DPRD Jawa Barat restui pengkajian kembali lokasi ibukota DOB Bogor Barat
Kamis, 27 Agustus 2020 11:45 WIB
Ilustrasi suasana rapat pembahasan DOB Bogor Barat di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/2020). (ANTARA/HO-Humas Pemerintah Kabupaten Bogor).
Yang terpenting kajian ibu kota harus dilakukan secara independen dan diawasi. Persyaratan dan lain sebagainya juga mesti sudah siap, meski belum ada kabar moratorium bakal dicabut.
