Rieke Diah Pitaloka sebut Surat RA Kartini memori kolektif dunia

Duta Arsip Nasional Republik Indonesia Rieke Diah Pitaloka saat berbicara di Perpustakaan Universitas Leiden, Kurt de Belder, Belanda, Rabu (15/3/2023). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Duta Arsip Nasional Republik Indonesia Rieke Diah Pitaloka mengatakan Arsip Surat-Surat RA Kartini sangat penting untuk dijadikan memori kolektif dunia.

"Khususnya, Surat-Surat Kartini kepada sahabat penanya Stella Zeehandelaar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Rieke berpandangan RA Kartini memiliki wacana kritis atas sistem konservatif dan feodal yang melahirkan ketidakadilan. Menurut dia, ketidakadilan yang disoroti RA Kartini bukan hanya terjadi pada perempuan, tetapi masyarakat secara umum.

"RA Kartini membuka cakrawala pemikiran dan isu kesetaraan gender merupakan perjuangan keadilan sosial bagi setiap manusia," ungkapnya yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

Menurut dia, kesetaraan gender merupakan perjuangan kaum perempuan untuk berperan aktif dalam upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan tanpa penindasan dalam bentuk apa pun.

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka luncurkan penggunaan data desa presisi
Baca juga: DPR minta pertimbangkan masa pengabdian honorer dalam rekrutmen PPPK

Hal itu disampaikan Rieke saat Delegasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menindaklanjuti kerja sama antara ANRI dan Universitas Leiden, Belanda. Perjanjian kerja sama program eksekutif ditandatangani Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani dan Direktur Perpustakaan Universitas Leiden Kurt de Belder.

Rombongan Delegasi Arsip Nasional Republik Indonesia dipimpin Kepala ANRI Imam Gunarto. Ia mengatakan ANRI dan Universitas Leiden menyepakati kerja sama penguatan kapasitas arsiparis Indonesia.

"Hal lain yang dibicarakan adalah 'joint nomination' dua negara, Republik Indonesia dan Belanda. Kami mengajukan kepada UNESCO agar Arsip Kartini sebagai "Memory of The World" (MoW) pada tahun ini," jelasnya.

Turut serta dalam Delegasi ANRI, Dewan Pakar Indonesia untuk MoW UNESCO Wardiman Djojonegoro, Pakar Arsip Kemaritiman ANRI Connie Rahakundini Bakrie, dan Kepala Biro Hukum Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kemenlu Pendekar Muda Leonard Sondakh.