PDIP Projo : atasi banjir harus sesuai Keppres

Depok, 22/1 (Antara) - Penyelesaian permasalahan banjir di ibukota negara ataupun seluruh nusantara hanya dapat dilakukan melalui keberpihakan pembangunan berwawasan lingkungan sesuai Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

"Melalui penegakan hukum dan kemauan seluruh eleman pemerintahan daerah di sekeliling Jakarta dengan kebijakan nasional top-down, akan dapat menyelesaikan masalah banjir," kata Inisiator PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) Fahmi Alhabsyi di Depok, Rabu.

Fahmi mengatakan serangan kritik dan tekanan elit politik terhadap Jokowi seperti yang dilakukan oleh Amien Rais, Sekjen PPP Romahurmuziy, ataupun Ruhut Sitompul agar Jokowi meminta maaf atas permasalahan banjir tidaklah tepat.

"Semestinya yang harus meminta maaf para elit politik masa lalu yang mendesentralisasikan kota/kabupaten seluas-luasnya tapi tidak memagari dengan membuat TAP MPR tentang pembangunan berwawasan lingkungan," kata intelektual muda PDI Perjuangan ini.

Ia mengatakan pemimpin negeri ini sejak awal memimpin tidak memikirkan agar dikeluarkan Kepres Percepatan dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Nasional. Banjir Jakarta ini tidak terlepas dari arus air yang berasal dari kota-kota disekelilingnya Bodetabek yang terus dipacu maksimal oleh pemerintah daerah masing-masing yang berorientasi pembangunan beton berimbas berkurangnya daerah resapan, yang juga dinikmati efeknya berupa banjir diwilayah mereka sendiri misalnya Depok dan Bekasi.

Mantan caleg DPR RI 2009 iini juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat yang sudah 2 periode sejak awal sibuk sendiri dan lamban memikirkan penanggulangan banjir nasional secara komprehensif dengan mengedepankan ego sektoral para bupati/walikota dan gubernur sekeliling ibukota dalam sebuah kebijakan nasional dari hulu berupa waduk-waduk raksasa, hingga hilirnya dalam kebijakan tata ruang yang terintegrasi antar daerah melalui Keppres yang mengikat dan berkonsekuensi hukum.

Ia menjelaskan tanpa itu semua jangan harap Jokowi bisa sendirian selesaikan banjir di Jakarta dalam waktu singkat, kecuali Pilpres nanti Jokowi diberikan mandat oleh rakyat menjadi Presiden 2014 sehingga ia mampu mewujudkan dan meneruskan strategi penanggulangan banjir Ibukota yang mau tidak mau harus melibatkan kota-kota disekitar Jakarta.

"Pemimpin daerah sekitar Jakarta harus dipaksa untuk merealisasikan waduk raksasa. Ini tinggal masalah nyali saja. Ketegasan dan kemauan yang saat ini memang langka dimiliki pemimpin negeri," ujar aktivis UI 98 ini.

Fahmi menambahkan bahwa komitmen dan kerja keras Jokowi bersama Ahok dalam waktu singkat mengantisipasi dan mengatasi banjir ibukota sendirian, harus diapresiasi, bahkan jika perlu didaulat menjadi Presiden RI 2014, yang tugasnya khusus menata kembali arah perjalanan negeri yang sudah jauh melenceng menuju pembangunan berwawasan lingkungan dan berkepribadian anti-korupsi.