Presiden tegaskan rencana cadangan pendistribusian energi listrik harus berjalan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) memberikan tanggapan saat mendatangi Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Kedatangan Presiden ke PLN untuk meminta penjelasan atas matinya listrik secara massal di sejumlah wilayah. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp).

Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana cadangan pendistribusian energi listrik harus berjalan melalui kalkulasi yang matang.

"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi lagi," kata Presiden saat kunjungan ke kantor pusat PT PLN (Persero) di Jakarta pada Senin.

Presiden menjelaskan listrik padam yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta tidak hanya merusak reputasi PLN.

Baca juga: PLN sedang hitung formula kompensasi pemadaman listrik

Dia mengatakan konsumen listrik sangat dirugikan.

"Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simple-simple saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak-blakan saja, sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," ujar Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta direksi dan pengelola PLN untuk mengkalkulasi segala resiko pendistribusian energi listrik.

"Pertanyaan saya, Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop. Artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya," demikian Jokowi.