Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menegaskan menegaskan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor untuk segera Menyusun skenario pendanaan untuk operasional BisKita Trans Pakuan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy dalam keterangannya di Kota Bogor, Rabu, menyebutkan sejumlah persiapan perlu dilakukan setelah Kementerian Perhubungan RI melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang subsidi untuk operasional BisKita.
"Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap," kata Rusli.
Rusli mengingatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Baca juga: DPRD Bogor inisiasi rapat gabungan bahas BisKita
Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan Pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.
"Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya," tegas Rusli.
Rusli pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional BisKita. Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.
"Jadi semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi ikut terlibat. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder," ujar Rusli.
Baca juga: Bima Arya turun tangan atasi pemberhentian sementara layanan BisKita di Kota Bogor
Masalah transportasi di Kota Bogor dinilai oleh Rusli seperti penyakit yang sudah menyebar ke semua organ tubuh. Sebab, kata dia, jika berkaca ke perencanaan transportasi Kota Bogor 10 tahun ke belakang, tidak ada program yang berjalan baik.
Ia mengaku tidak mau program BisKita yang sudah diperjuangkan bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus menghilang tanpa jejak seperti program Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ.
Sehingga ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin mau membenahi persoalan transportasi dengan cara memasukkan program-program komprehensif kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"RPJPD kan sudah ada, di dalamnya berbunyi bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program-program penataan transportasi bisa dituangkan didalam RPJMD nantinya," kata Rusli.
Baca juga: DPRD Bogor fungsikan sementara empat bus operasional jadi pengganti BisKita
Di samping itu, Rusli mengapresiasi PJ Wali Kota Bogor yang selama ini berkordinasi dengan DPRD untuk memastikan keberlanjutan program Biskita.
Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah dianggarkannya Rp10 miliar melalui APBD 2025 dan akan ditambahkan Rp11 miliar di APBD Perubahan 2025 jika program Biskita bisa terlaksana dengan baik.
"Tentu kami selalu mendukung Pemkot Bogor dari sisi anggaran, asalkan kajian dan perencanaan sudah matang. Semoga Biskita yang sudah dirindukan oleh masyarakat bisa kembali mengaspal dan kami dari DPRD akan memastikan hal tersebut," tuturnya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta Pemkot perbaiki sistem transportasi
Baca juga: DPRD Kota Bogor panggil jajaran dishub soal layanan BisKita Trans Pakuan terhenti
