Bogor (ANTARA) - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor, Jawa Barat, meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meminimalkan gagal tender proyek pemerintah kota setempat pada 2019, setelah 2018 sebanyak 24 proyek mengalami gagal tender.
"Kami sudah jemput bola ke SKPD, kami lihat dari rencana umum pengadaan (RUP), problemnya rata-rata ada perubahan di dokumen. Jadi, direvisi dulu," kata Kepala PBJ Kota Bogor Henny Nurliani di Bogor, Kamis.
Menurutnya, proyek yang paling penting disorot yaitu mengenai infrastruktur, karena pengerjaannya membutuhkan waktu umumnya sekitar enam bulan, maka sebelum pertengahan tahun, semestinya sudah mulai pengerjaan.
"Antisipasi untuk paket konstruksi khususnya di atas enam bulan, berarti Juli harus sudah mulai pengerjaan. Maksimal April ditenderkan dan Juni sudah mulai berkontrak," terangnya.
Kini, dari total 134 paket proyek yang akan ditenderkan melalui PBJ Kota Bogor, sudah ada sebanyak 42 proyek yang ditenderkan.
Tapi, khusus proyek konstruksi, hanya sebagian kecilnya saja yakni enam proyek.
Beberapa di antaranya yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor senilai Rp101 miliar, pengadaan pipa jaringan perusahaan daerah air minum (PDAM) senilai Rp51 miliar, belanja dan pemeliharaan gedung mal pelayanan publik (MPP) senilai Rp1,7 miliar, serta pembangunan kolam retensi senilai Rp10 miliar.
"Kemudian, dua lagi ada pembangunan gedung Dekranasda dan proyek pelican road," ujar Henny.
SKPD Kota Bogor diminta minimalkan gagal tender
Kamis, 25 April 2019 10:03 WIB
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor Henny Nurliani. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: M Fikri Setiawan).
Kami sudah jemput bola ke SKPD, kami lihat dari rencana umum pengadaan (RUP), problemnya rata-rata ada perubahan di dokumen. Jadi, direvisi dulu.
