Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berpesan kepada Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Kesehatan agar meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"Kedua BPJS ini memiliki agenda mendesak, yaitu tentang kepesertaan. BPJS kepesertaan aktif akan terus kita dorong. BPJS Ketenagakerjaan jumlah kepesertaan terutama di para pekerja informal dan juga aspek-aspek manfaat yang harus terus ditingkatkan," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan langsung bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat.
"Tentu ini semua membutuhkan kolaborasi yang sungguh-sungguh dan pekan depan kita mulai start rapat pertama dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Dirut BPJS Kesehatan untuk memetakan dan menuntaskan sejumlah pending matter yang masih harus diselesaikan. Begitu juga dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai kementerian terkait untuk langsung start di pekan depan," Muhaimin Iskandar.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026–2031.
Untuk periode 2026–2031, jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan diamanahkan kepada Prihati Pujowaskito dari sebelumnya Ali Ghufron Mukti.
Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat oleh Saiful Hidayat dari sebelumnya Pramudya Iriawan Buntoro.
Baca juga: Menko PM lantik Dirut BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: DPR minta BPJS Kesehatan siapkan perlindungan sosial saat pemutakhiran data
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden RI Nomor 17/P Tahun 2026 dan Nomor 18/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas serta Direksi kedua lembaga tersebut.
Muhaimin Iskandar menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas regenerasi kepemimpinan BPJS sebagai ujung tombak sistem jaminan sosial nasional.
Menurutnya, sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
