Pemerintah target kirim 500 ribu pekerja migran terampil mulai April

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan untuk mengirimkan 300 ribu hingga 500 ribu orang pekerja migran terampil ke berbagai negara mulai April 2026.

"Target ya tentu sebanyak-banyaknya. Minimal 300 ribu sampai 500 ribu pekerja migran. Insya Allah mulai April, Juni, Juli, September mulai siap memberangkatkan tenaga kerja terampil ke berbagai negara," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin.

Pengiriman PMI tersebut merupakan bagian dari Program SMA/SMK Go Global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah dalam negeri agar bisa bekerja di luar negeri.

Program SMA/SMK Go Global merupakan inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).

Negara-negara tujuan dalam program pengiriman PMI diantara Jepang, Korea, Eropa, Amerika, dan berbagai negara lainnya dengan bidang pekerjaan yang ditawarkan meliputi welder, hospitality, dan tenaga kesehatan.

Menurut dia, peluang PMI bekerja di luar negeri sangat besar.

"Potensi market-nya memang sangat besar dan bagus. Gajinya tinggi, jaminan sosial, asuransinya juga bagus, sehingga peluang itulah yang akan kita dorong," kata Muhaimin Iskandar.

Pengiriman PMI ke luar negeri dikhususkan bagi calon pekerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA atau SMK.

Alasannya dengan tingkat pendidikan yang lebih baik diharapkan pekerja migran bisa mendapatkan pekerjaan dengan keahlian khusus, bukan sekadar pekerjaan domestik.

"Kita tidak ingin di bawah SMK atau SMA ya yang berangkat ke luar negeri. Karena kalau tingkat pendidikan di bawah itu, banyak mengandung risiko terutama menjadi domestic workers," kata Muhaimin Iskandar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.