Forum transportasi soroti ancaman gridlock di Cekungan Bandung

Jakarta (ANTARA) - Forum transportasi berkelanjutan menyoroti ancaman kemacetan total atau gridlock di Cekungan Bandung yang diperkirakan terjadi pada akhir 2027 jika pembenahan sistem transportasi tidak segera dipercepat.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin dalam keterangannya, Rabu, mengatakan persoalan kemacetan dan kualitas udara di kawasan tersebut telah mencapai tahap mengkhawatirkan sehingga memerlukan langkah kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut dia, ketidakseimbangan komposisi kendaraan bermotor dan minimnya transportasi umum massal turut menyebabkan pemborosan konsumsi bahan bakar dan meningkatnya emisi polusi udara serta gas rumah kaca di wilayah perkotaan.

“Hampir semua konsentrasi parameter polusi udara melampaui baku mutu udara ambien, baik standar nasional maupun pedoman WHO,” kata Ahmad Safrudin dalam forum diskusi transportasi berkelanjutan Cekungan Bandung.

Ia menjelaskan, peningkatan kemacetan juga berkontribusi terhadap naiknya emisi karena kecepatan rata-rata kendaraan terus menurun. Jika sekitar satu dekade lalu kecepatan kendaraan masih sekitar 27 kilometer per jam, kini turun menjadi sekitar 16 kilometer per jam sehingga risiko kemacetan total semakin besar.

Forum tersebut menilai solusi transportasi tidak cukup hanya menambah infrastruktur jalan, melainkan harus berfokus pada penguatan angkutan umum massal, integrasi moda transportasi, serta pengembangan mobilitas non-motor seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat Rivaldi menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pembangunan 18 koridor Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cekungan Bandung dengan dukungan pendanaan dan kajian dari berbagai pihak.

“Alokasi PSO BRT tahun 2026 telah disiapkan dan proses pembangunan koridor terus didorong agar mampu mengurangi beban kemacetan dan emisi,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah akademisi dan pegiat transportasi menilai penerapan BRT harus menjadi prioritas jangka pendek dibanding proyek transportasi berbiaya besar. Pengajar dari Institut Teknologi Bandung Sonny Sulaksono Wibowo menilai pemerintah perlu fokus pada penerapan serius BRT dan elektrifikasi angkutan umum yang sudah tersedia.

Ia menambahkan bahwa budaya berjalan kaki dan bersepeda perlu didorong sebagai fondasi pembenahan transportasi perkotaan, termasuk penyediaan jalur aman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Sementara itu, pegiat komunitas pejalan kaki Alfred Sitorus menegaskan pentingnya layanan first-mile dan last-mile agar masyarakat mudah mengakses angkutan umum massal. Menurut dia, BRT harus benar-benar diwujudkan dengan lajur khusus agar tidak hanya menjadi perubahan istilah tanpa dampak nyata.

Forum Transportasi Berkelanjutan Cekungan Bandung yang baru dibentuk juga didorong menjadi wadah pengawalan kebijakan transportasi berkelanjutan, sekaligus mendorong kepemimpinan kuat dalam mengintegrasikan berbagai program lintas sektor.

Ahmad Safrudin menekankan perlunya figur pemimpin yang mampu menjadi pengarah utama dalam orkestrasi kebijakan transportasi berkelanjutan. “Yang penting punya leadership efektif, berani, dan berkomitmen agar pembenahan transportasi tidak berhenti di wacana,” katanya.

Para peserta forum sepakat percepatan realisasi BRT, integrasi commuter line listrik, dan penguatan mobilitas non-motor menjadi langkah awal yang dinilai paling realistis untuk menekan kemacetan, mengurangi emisi, serta memperbaiki kualitas hidup warga di Cekungan Bandung.