Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkaji kemungkinan penyesuaian anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) skema insitu menyusul wacana penggunaan atap genteng dalam program rekonstruksi pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama DPR RI terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penggunaan genteng membutuhkan tambahan penguatan struktur kayu sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran menjadi sekitar Rp65 juta hingga Rp70 juta per unit.
Saat ini, nilai bantuan pembangunan huntap skema insitu sebesar Rp60 juta per unit, sedangkan rumah relokasi terpusat yang dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki dukungan anggaran lebih besar.
Suharyanto menjelaskan perbedaan kualitas antara hunian relokasi terpusat dan insitu turut dipengaruhi kebutuhan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan relokasi.
Baca juga: ANTARA dalam negeri Antara
Baca juga: Kuatnya surau kami
Ia mengingatkan perubahan standar anggaran di satu wilayah akan berdampak pada penerapan kebijakan serupa di daerah bencana lain sehingga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara secara menyeluruh.
Meski demikian, BNPB memastikan ketersediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini masih mencukupi serta belum memerlukan tambahan anggaran, sembari menunggu arahan lebih lanjut dalam rapat bersama DPR.
Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga melaporkan penyaluran bantuan rumah rusak ringan dan sedang telah dilakukan dalam dua tahap, yakni kepada 17.251 kepala keluarga (KK) di 25 kabupaten/kota pada tahap pertama dan 10.181 KK pada tahap kedua.
Suharyanto menambahkan masih terdapat tiga kabupaten/kota yang belum mengusulkan data pada tahap ketiga, yakni Sibolga, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, serta BNPB tetap membuka ruang verifikasi bagi warga yang merasa rumahnya rusak namun belum masuk daftar penerima bantuan.
