Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center, Dr. Filda C. Yusgiantoro, dalam paparannya mengenai Isu Energi 2025, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode penting dalam perjalanan transisi
energi Indonesia.
“Tantangan energi tidak hanya terkait pasokan dan harga, tetapi juga menyangkut keberlanjutan, keamanan nasional, dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya.
Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan kegiatan “Kaleidoskop Energi: Refleksi Isu Energi 2025 dan Outlook 2026” pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada tahun 2026.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemaparan Outlook Energi Nasional 2026 oleh Dewan Energi Nasional (DEN).
Sementara itu, paparan Outlook Energi Nasional 2026 menyoroti proyeksi kebutuhan energi, arah kebijakan bauran energi, serta prioritas strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan
kemandirian energi nasional.
Diskusi kemudian diperkaya dengan tanggapan dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta Pertamina Energy Institute, yang menyoroti keterkaitan isu energi dengan pembangunan nasional, diplomasi energi, dan transformasi sektor energi.
Acara Kaleidoskop Energi 2025 merupakan bagian dari agenda diseminasi tahunan PYC yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, BUMN,
dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil dan think tank di bidang energi.
Melalui acara ini, PYC berharap forum ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif dan berbasis kajian untuk mendukung perumusan kebijakan energi nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutan kuncinya, Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global, transisi energi, serta tantangan geopolitik dan ekonomi internasional.
“Pembaruan Kebijakan Energi Nasional melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan energi nasional di tengah dinamika global dan tantangan perubahan iklim," katanya.
Pemerintah menegaskan arah transisi energi yang berimbang, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, meminimalkan ketergantungan pada energi fosil, serta mengoptimalkan gas sebagai energi transisi, sambil tetap menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat.
Menurut Dadan, kebijakan energi ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target bauran energi dan dekarbonisasi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan energi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
"Target puncak emisi pada 2035 dan net zero emission tahun 2060 harus dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pendanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan langkah ini, energi diharapkan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju dengan tingkat ketahanan energi yang kuat dan berkelanjutan,” tutupnya.
