Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan pemerintah tidak tinggal diam terhadap para pembalak liar sehingga Kementerian Kehutanan mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan seperti HPH dan IUPHHK-HTI yang diberikan kepada 24 perusahaan.
Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan audit itu dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk memanfaatkan hutan di Sumatera oleh negara itu tidak melanggar aturan, termasuk tidak melakukan pembalakan, yang diyakini ikut memperparah dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12), sebagaimana dikutip dari tayangan yang diterima, Selasa.
Baca juga: Istana: Presiden Prabowo minta BMKG tambah alat dukung modifikasi cuaca
Pras melanjutkan tidak hanya menyasar korporasi, pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mengingat pelaku pembalakan liar tidak hanya perusahaan tetapi juga dapat perorangan.
"Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga," ujar Pras.
Baca juga: Pemerintah minta penanganan insiden kapal wisata Labuan Bajo dipercepat
Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga karena pembalakan liar yang terjadi bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatera. Penilaian itu muncul, salah satunya karena gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang dan mengepung pemukiman-pemukiman dan jalan-jalan utama.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan lalu (25/11) menyebabkan seribuan lebih orang meninggal dunia, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per 29 Desember 2025 jumlah korban jiwa mencapai 1.140 orang, sementara orang yang dilaporkan hilang sebanyak 163 orang, dan jumlah pengungsi sebanyak 399.200 orang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensesneg: Kementerian Kehutanan audit 24 perusahaan penerima HPH, HTI
