Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan 10 kecamatan sebagai lokasi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya agar upaya penanggulangan di ibu kota bisa lebih terarah.
"Bukan berarti yang wilayah lain, tidak. Itu tahu wilayah Jakarta yang tersebar, mari kita trial di 10 ini, fokuskan. Agar upaya yang dilakukan lebih terarah dan berdampak signifikan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Jakarta, Jumat.
Ke-10 kecamatan itu, yakni Cengkareng, Kalideres, Tambora (Jakarta Barat); Jagakarsa (Jakarta Selatan); Johar Baru (Jakarta Pusat); Jatinegara (Jakarta Timur); Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok (Jakarta Utara); dan Kepulauan Seribu Selatan (Kepulauan Seribu).
"Lokasi tersebut di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu mencakup kawasan dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi," kata Rano.
Dia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan bimbingan teknis penanggulangan kemiskinan berbasis kolaborasi di 10 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut.
"Saya meminta khusus kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat bersama Bappeda dan Biro KSD menyiapkan skema kolaborasi dengan mitra strategis yang terintegrasi dengan platform digital DTSEN. Para wali kota dan bupati diharapkan aktif mengawal implementasi rencana aksi di wilayah masing-masing," jelas Rano.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta jajarannya merampungkan penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada tahun ini agar bisa dimanfaatkan tahun 2026 sehingga penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.
Menurut dia, platform digital tersebut akan menjadi alat bagi Pemprov DKI untuk memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi semua progres kinerja penanggulangan kemiskinan di Jakarta.
"Platform digital yang bisa diakses oleh kita semua, baik itu perangkat daerah, kementerian, lembaga, dan mitra strategis dapat disediakan pada awal Januari 2026," kata dia.
Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2025 sebanyak 464,87 ribu orang, naik sebanyak 15,8 ribu orang dibandingkan September 2024 yang mencapai 449,07 ribu orang.
Adapun angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 sebesar 4,28 persen, naik sebesar 0,14 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2024, angka kemiskinan pada Maret 2025 turun 0,02 persen yakni dari 4,3 persen menjadi 4,28 persen.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 1,82 persen sampai dengan 2,91 persen pada 2030, sementara tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen.
"Penguatan sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama. Untuk mencapai target ini. Jadi tidak akan pernah kita bisa bekerja sendiri," demikian Rano.
Baca juga: Pramono: Jakarta terbuka untuk wisatawan dan pendatang saat Nataru 2026
Baca juga: Gubernur Sulsel temui Pramono bahas soal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga investasi
