Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan penurunan transaksi judi daring (judi online atau judol) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi dari praktik ilegal itu.
“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” kata Meutya di Jakarta, Kamis.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan penurunan jumlah transaksi judol pada 2025.
Sejak awal tahun hingga kuartal ke-3 jumlah perputaran dana judol mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan pada tahun 2024.
Meutya menekankan bahwa penurunan tersebut adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat.
“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” katanya.
Meutya menekankan pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan akan terus memperkuat pengawasan serta penindakan segala bentuk judol.
Pemerintah terus mempersempit ruang gerak pelaku, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dananya.
Baca juga: Mensos tegaskan bantuan dari pemerintah tidak boleh digunakan buat judol
Baca juga: Sekali lagi soal perang melawan judol
