Menlu paparkan diplomasi di hadapan mahasiswa UP

Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi memamaparkan kebijakan diplomasi politik luar negeri Indonesia di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila (UP).

"Indonesia harus kuat, ekonomi juga harus tumbuh dengan baik untuk menjaga stabilitas, karena kalau kita lemah maka akan di-`bully` dan dipermainkan," kata Menteri Retno saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis.

"13 Desember yang merupakan Hari Nusantara, merupakan capaian dari diplomasi kita (Deklarasi Juanda) dan sekarang kita sudah menikmatinya sebagai satu konsep dasar dari deklarasi yang masuk ke dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 yang mengakui konsep Negara Kepulauan," ujarnya.

Dan saat ini RI pakai terus dalam perundingan-perundingan termasuk dalam masalah perbatasan maritim dengan negara lain.

"Ini adalah peringatan dari sebuah capaian diplomasi yang besar," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan salah satu yang paling kental diplomasi Indonesia adalah terlihat adalah masalah isu perlindungan dan kontribusi RI untuk perdamaian. Kepercayaan dunia kepada Indonesia adalah diwujudkan dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.

"Ini bukan pekerjaan yang mudah tapi Alhamdulilah bisa memenangkannya dan menunaikannya dengan baik," tuturnya.

Perundingan perbatasan dengan Malaysia juga mengalami kemajuan dengan capaian negosiasi maritim tinggal memformalkan saja.

Ia menegaskan dari waktu ke waktu RI berusaha untuk menyelesaikannya masalah perbatasan ini karena sangat penting sekali untuk hindari terjadinya insiden, untuk terus diintesifkan negosiasai batas maritim dan juga darat dilakukan terus menerus.

"Negosiasi selalu tantangannya besar, tetapi kita yakin negosiasi dapat mempercepat hasil yang baik," tambahnya.

Menlu Retno baru menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengesahkan Persetujuan Global Migrasi, yang diadakan pada 10-11 Desember 2018, di Marrakesh, Maroko.

Menteri menilai perundingan tentang migrasi ini sangat penting bagi Indonesia karena jutaan WNI bermigrasi di luar negeri untuk bekerja dengan segala risiko yang akan dialaminya.

Migrasi merupakan pilihan bagi masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mereka bermigrasi karena terpaksa karena stabilitas politik dan ekonomi yang tidak baik.

Dikatakannya keberpihakan Indonesia kepada migrasi sangat kental, di mana memberikan perlindungan WNI menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.

Ia menceritakan ketika melakukan evakuasi WNI di Yaman dari Pelabuhan Aden, ada negara lain yang minta bantuan kepada Indonesia dan mengangkut WNA yang berada di Aden.

"Saat bicara manusia maka tak ada batasan warga negara yang mereka tertolong terlebih dahulu," katanya.

Menlu juga menjelaskan sikap Indonesia terhadap Bangsa Palestina yaitu mendukung penuh untuk mendapatkan hak kemerdekaannya. Ini mandat dari konstitusi. "Kita terus mendukung Palestina," tegasnya.