Arsitektur keuangan dunia tantang peran Indonesia di COP30

Jakarta (ANTARA) - Laporan Forest Declaration Assessment mengungkap ketimpangan pendanaan global yang mendorong deforestasi, kondisi yang dinilai dapat menekan peran Indonesia dalam pembiayaan iklim pada pertemuan COP30 di Brasil.

Forest Declaration Assessment mencatat lebih dari US$409 miliar per tahun mengalir sebagai subsidi untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan 85 persen deforestasi global, sementara pendanaan internasional untuk konservasi hanya sekitar US$5,9 miliar.

Ketimpangan tersebut disebut melemahkan kemampuan negara berhutan tropis memenuhi target iklim. Indonesia sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pembentukan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dan mengirim delegasi ke COP30 untuk memperkuat posisi dalam tata kelola keuangan hijau.

Laporan Global Witness memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan lembaga keuangan internasional meraih keuntungan hingga US$26 miliar sejak 2015 dari perusahaan yang terlibat deforestasi. “Kita menyaksikan bank-bank besar mendanai penjualan hutan hujan dunia,” kata Alexandria Reid, Kepala Bidang Kehutanan Global Witness.

Sejumlah aktivis menilai pendanaan untuk peternakan industrial menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem, khususnya di Amerika Selatan. Mereka mendesak lembaga keuangan global menghentikan pembiayaan yang memperluas konversi lahan untuk produksi ternak dan pakan.

“Industri peternakan merupakan pendorong utama deforestasi di Amerika Selatan. Model produksi daging dan pakan ternak ini berkontribusi besar terhadap hilangnya keanekaragaman hayati,” ujar Camila Perussi, Pimpinan Kampanye Lembaga Keuangan di Sinergia Animal.

Para analis menyebut kontribusi Indonesia terhadap TFFF hanya efektif jika pemerintah mampu memastikan tata kelola pendanaan yang akuntabel. Sektor kehutanan Indonesia masih menghadapi persoalan seperti konflik lahan, lemahnya pengawasan, serta risiko korupsi.

Camila Perussi menambahkan, “Sudah saatnya bank menghentikan pendanaan untuk industri-industri yang merusak ini.” Ia menegaskan reformasi pendanaan global menjadi prasyarat keberhasilan skema konservasi internasional.

Sebagai negara dengan salah satu tutupan hutan tropis terbesar, Indonesia dinilai memiliki kepentingan strategis agar arus modal global tidak lagi memberi insentif bagi deforestasi, tetapi mendukung transisi menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan.